SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan rapat Badan Anggaran (Banggar). Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengungkap Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk tahun anggaran 2022 diperkirakan mengalami penurunan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan Senin malam, ada penurunan DBH tahun 2022 mendatang. Untuk itu pihaknya meminta BPKAD dapat memastikan kembali Peraturan Menteri Keuangan tersebut. “Karna adanya Peraturan Menteri Keuangan bahwa informasinya sudah terbit tadi malam. Ada penurunan pendapatan DBH dari Rp 2,6 triliun turun menjadi Rp 1,1 triliun. Untuk itu, kita minta BPKAD untuk memastikan lagi ke Kementerian Keuangan,” kata Seno Aji, usai rapat di Gedung E lantai 1, kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (19/10/2021).
Politisi dari fraksi Gerindra ini mengatakan, pihaknya juga meminta kepada Bapenda Kaltim untuk memastikan proyeksi tahun 2021. “Bapenda informasinya ada kenaikan tapi di sisi lain, DBH akan ada penurunan. Kita minta detailnya supaya kita sepakati bersama, berapa sebenarnya pendapatan yang akan kita pakai di tahun 2022. Sehingga kita juga meminta Bapenda untuk memastikan proyeksi di akhir 2021 nanti,” terang Seno.
Ia juga mengatakan, akan meminta berapa proyeksi Silva tahun ini yang bisa digunakan pada anggaran tahun 2022 nanti. “Tadi TAPD menyampaikan kurang lebih sekitar 15 sampai 18 persen dari anggaran tahun ini,” ucap Seno.
Ditanya kapan informasi kepastian penurunan DBH dari Kementerian Keuangan dan detail pendapatan, Seno Aji berharap, Kamis mendatang pihaknya sudah dapat menerima kepastian tersebut dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui OPD terkait. “Mudahan hari Kamis ada gambarannya,” harapnya. (adv/hms7)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan Senin malam, ada penurunan DBH tahun 2022 mendatang. Untuk itu pihaknya meminta BPKAD dapat memastikan kembali Peraturan Menteri Keuangan tersebut. “Karna adanya Peraturan Menteri Keuangan bahwa informasinya sudah terbit tadi malam. Ada penurunan pendapatan DBH dari Rp 2,6 triliun turun menjadi Rp 1,1 triliun. Untuk itu, kita minta BPKAD untuk memastikan lagi ke Kementerian Keuangan,” kata Seno Aji, usai rapat di Gedung E lantai 1, kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (19/10/2021).
Politisi dari fraksi Gerindra ini mengatakan, pihaknya juga meminta kepada Bapenda Kaltim untuk memastikan proyeksi tahun 2021. “Bapenda informasinya ada kenaikan tapi di sisi lain, DBH akan ada penurunan. Kita minta detailnya supaya kita sepakati bersama, berapa sebenarnya pendapatan yang akan kita pakai di tahun 2022. Sehingga kita juga meminta Bapenda untuk memastikan proyeksi di akhir 2021 nanti,” terang Seno.
Ia juga mengatakan, akan meminta berapa proyeksi Silva tahun ini yang bisa digunakan pada anggaran tahun 2022 nanti. “Tadi TAPD menyampaikan kurang lebih sekitar 15 sampai 18 persen dari anggaran tahun ini,” ucap Seno.
Ditanya kapan informasi kepastian penurunan DBH dari Kementerian Keuangan dan detail pendapatan, Seno Aji berharap, Kamis mendatang pihaknya sudah dapat menerima kepastian tersebut dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui OPD terkait. “Mudahan hari Kamis ada gambarannya,” harapnya. (adv/hms7)
-thumb.jpg)
