Danlanal Balikpapan Pamit ke DPRD Kalitim, Samsun : Sesama Petugas Rakyat, Kami Saling Mendoakan

Senin, 31 Juli 2023 629
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz didampingi sang anak saat berkunjung ke DPRD Kaltim, Jumat (28/7).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji menerima kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz, di Ruang Rapat Pimpinan, Jumat (28/7/2023)

Kedatangan Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz ke DPRD Kaltim dalam rangka silaturahmi sekaligus berpamitan kepada DPRD Kaltim atas hubungan baik yang selama ini terjalin. “Setelah 16 bulan bertugas di Kaltim mengamankan perairan laut Kalimantan Timur, beliau pamit untuk mengemban amanah baru di Mabes TNI Angkatan Laut di Jakarta,” kata Samsun.
Sehingga lanjut dia, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz menyampaikan permohonan izin untuk pamit bertugas di tempat yang baru. “DPRD Kaltim selama ini telah berhubungan baik dengan Danlanal Balikpapan. Apalagi kami sama-sama sebagai petugas rakyat, beliau pamit dan kami saling mendoakan,” sebut Politis PDI Perjuangan ini. “Semoga beliau sukses ditempat penugasan yang baru,” harap Samsun.

Atas nama Lembaga DPRD Kaltim, Samsun mengucapkan terima kasih atas pengabdian Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz selama bertugas, dan turut menjaga kondusifitas di Kaltim. “Mudah-mudahan petugas yang baru nanti, yang ditempatkan di Kaltim menggantikan beliau ini juga dapat menjalin hubungan erat dengan DPRD Kaltim, supaya kita bersama-sama bagaimana menciptakan kondusifitas di Kaltim jauh lebih baik,” jelas Samsun. (adv/hms6)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks