Danlanal Balikpapan Pamit ke DPRD Kalitim, Samsun : Sesama Petugas Rakyat, Kami Saling Mendoakan

Senin, 31 Juli 2023 654
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz didampingi sang anak saat berkunjung ke DPRD Kaltim, Jumat (28/7).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji menerima kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz, di Ruang Rapat Pimpinan, Jumat (28/7/2023)

Kedatangan Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz ke DPRD Kaltim dalam rangka silaturahmi sekaligus berpamitan kepada DPRD Kaltim atas hubungan baik yang selama ini terjalin. “Setelah 16 bulan bertugas di Kaltim mengamankan perairan laut Kalimantan Timur, beliau pamit untuk mengemban amanah baru di Mabes TNI Angkatan Laut di Jakarta,” kata Samsun.
Sehingga lanjut dia, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz menyampaikan permohonan izin untuk pamit bertugas di tempat yang baru. “DPRD Kaltim selama ini telah berhubungan baik dengan Danlanal Balikpapan. Apalagi kami sama-sama sebagai petugas rakyat, beliau pamit dan kami saling mendoakan,” sebut Politis PDI Perjuangan ini. “Semoga beliau sukses ditempat penugasan yang baru,” harap Samsun.

Atas nama Lembaga DPRD Kaltim, Samsun mengucapkan terima kasih atas pengabdian Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz selama bertugas, dan turut menjaga kondusifitas di Kaltim. “Mudah-mudahan petugas yang baru nanti, yang ditempatkan di Kaltim menggantikan beliau ini juga dapat menjalin hubungan erat dengan DPRD Kaltim, supaya kita bersama-sama bagaimana menciptakan kondusifitas di Kaltim jauh lebih baik,” jelas Samsun. (adv/hms6)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Tutup Forum Mediasi, Proses Hukum terhadap RSHD Siap Dilanjutkan
Berita Utama 24 September 2025
0
SAMARINDA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan tidak akan lagi membuka forum mediasi terkait perselisihan hubungan industrial antara eks karyawan dan manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Advokat dan Konsultan Hukum ex karywan, serta perwakilan eks karyawan RSHD, Rabu (24/9/2025). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa forum mediasi dinyatakan ditutup setelah pihak manajemen RSHD tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian masalah, bahkan tidak menghadiri empat kali undangan resmi dari DPRD. “Kami sudah menyimpulkan bahwa forum ini tidak akan dibuka kembali. Pihak manajemen RSHD telah melecehkan lembaga DPRD dengan tidak menghadiri empat kali undangan RDP. Padahal Disnakertrans selalu hadir dan DPRD tetap memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” kata Darlis, sapaan akarabnya. Dalam RDP tersebut, Disnakertrans Kaltim menyampaikan bahwa telah diterbitkan Nota Pemeriksaan II sebagai konsekuensi atas pengabaian kewajiban oleh pihak manajemen RSHD. Nota tersebut berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak hari ini dan akan berakhir pada 2 Oktober 2025. “Kami memilih untuk menunggu hingga tenggat waktu berakhir. Jika tidak ada penyelesaian dari pihak RSHD, maka proses hukum akan dilanjutkan dan DPRD akan mengawal sepenuhnya bersama Disnakertrans,” terang Darlis. Dirinya menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para eks karyawan RSHD yang hingga kini belum menerima hak-haknya. Dalam forum RDP, perwakilan karyawan menyampaikan langsung dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami akibat belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. “Mereka bukan lagi calon korban, mereka sudah menjadi korban. Ketika pengusaha bermain-main dengan aturan, karyawanlah yang selalu dirugikan. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur hukum,” jelas Politisi PAN ini. Darlis memastikan, DPRD Kaltim akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Ia menegaskan bahwa keputusan hukum nantinya harus benar-benar berpihak kepada keadilan bagi para karyawan. “Kami pastikan bahwa Komisi IV akan mengawal proses hukum ini. Keputusan hukum nantinya harus benar-benar adil dan berpihak pada karyawan. RSHD wajib melunasi seluruh tunggakan setelah ada keputusan hukum yang bersifat tetap,” tutup Darlis. Total kewajiban RSHD terhadap eks karyawannya tercatat mencapai Rp 1,3 miliar per Oktober 2025, dan nilai tersebut dipastikan akan bertambah seiring waktu jika tidak segera diselesaikan. (adv/akb)
Indeks