Bukti Komitmen terhadap Kesejahteraan dan Pendidikan DPRD Kaltim Kawal Penyaluran Jospol 3 dan MBG di Paser

Jumat, 19 September 2025 39
Anggota DPRD Kaltim Syahriah Mas’ud bersama Abdurrahman KA turut menyerahkan bantuan simbolis Program Jospol 3 kepada perwakilan guru dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Paser dan memantu penyaluran MBG di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Jumat (19/9/2025).
PASER — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menyalurkan Program Jospol 3 kepada guru, marbot, dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Paser serta peninjauan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan penyerahan simbolis ini dilakukan langsung Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, dengan dihadiri Pimpinan DPRD Kaltim yang diwakili Anggota DPRD Kaltim Syahriah Mas’ud dan
Abdurrahman KA. Kehadiran legislatif Kaltim dalam acara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis kesejahteraan masyarakat.

Program Jospol 3, yang disalurkan kepada guru madrasah, ustaz dan ustazah, marbot, hingga penjaga rumah ibadah lintas agama, dinilai sebagai langkah progresif Pemprov Kaltim dalam
memperkuat perlindungan sosial berbasis komunitas.

DPRD Kaltim memandang program ini sebagai bentuk pengakuan terhadap peran penting para pendidik informal dan penjaga spiritual masyarakat, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam
membangun karakter generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi penyaluran Jospol di Paser. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua lapisan masyarakat. DPRD Kaltim akan terus mengawal agar program-program seperti
ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Syahriah Mas’ud.

Di sisi lain, Program MBG yang ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim bersama pemerintah daerah, menjadi momen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-
anak sekolah.

Syahriah Mas’ud menilai, MBG sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, sekaligus langkah konkret dalam menekan angka stunting dan ketimpangan akses gizi di
daerah.

“MBG bukan sekadar makan gratis. Ini adalah bentuk intervensi cerdas yang menyentuh akar persoalan pendidikan dan kesehatan. Kami akan terus hadir di lapangan untuk memastikan
pelaksanaannya berjalan sesuai harapan,” tegas dia.

Kehadiran DPRD Kaltim dalam kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi kelembagaan yakni representasi, pengawasan, dan penguatan kebijakan publik.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mendorong program-program sosial yang berpihak pada rakyat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dijalankan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)