Berikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Fisipol Unmul, Seno Aji Dorong Mahasiswa Terlibat Aktif dalam Dunia Politik

Minggu, 5 November 2023 104
SAMPAIKAN MATERI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat memberikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa Unmul, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jumat (3/11/2023) lalu.
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengisi Kuliah Umum kepada Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023) lalu.

Kuliah umum ini dihadiri puluhan mahasiswa dengan materi kepemimpinan pemerintahan. Di hadapan mahasiswa, Seno, sapaan akrabnya, menjelaskan bagaimana peran DPRD sebagai wakil rakyat dan perpanjangan tangan rakyat. “wakil rakyat, visi misi kita itu adalah kepentingan rakyat, bisa memayungi seluruh masyarakat. Dengan fungsi legislasi, kita bisa membuat aturan yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menjelaskan, materi terkait dengan kepemimpinan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sebagai lembaga legislatif tidak terlepas dari masalah politik. “Tugas DPRD itu ada tiga, legislasi, pengawasan dan anggaran. Sementara hak-hak DPRD itu ialah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, serta hak mengajukan Raperda,” terang Seno.

Berkaitan dengan kepemimpinan, dirinya mengatakan, pemimpin punya peran penting dalam kesuksesan pembangunan di daerah. “Kemajuan pembangunan suatu daerah itu tergantung pada pemimpinnya. Bagaimana pemimpin dalam suatu pemerintahan mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, serta mempengaruhi perilaku dan kebijakan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemajuan bagi masyarakat yang dipimpin,” jelasnya.

Tak hanya itu, Seno mendorong, agar mahasiswa, khsusunya anak-anak fisip harus melek terhadap politik, dan mampu menyesuaikan tupoksinya sebagai agen perubahan, serta ikut terlibat politik secara santun. “Kalau merasa baik, ya harus terjun, supaya politik ini tidak diisi oleh orang-orang yang tidak baik,” tuturnya.

Dia berharap generasi muda bisa mengisi ruang politik yang diisi sosok baik dan bersih. “Harapannya, anak muda seperti mahasiswa ini bisa berpolitik dengan santun, bisa ikut terjun dan tidak hanya menjelek-jelekkan politik saja,” jelasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim
Berita Utama 25 Maret 2025
0
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (25/3/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.  Pada kesempatan itu, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan masukan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada saat pembahasan RPJMD dan RKPD Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menuturkan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun kedepan. Selain itu, penting untuk melakukan penyelarasan mulai dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.  “Bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, karena sampai saat ini harus diakui masih banyak infrastruktur jalan khususnya di daerah pedesaan yang masih memerlukan sentuhan dan perhatian bersama,”kata Ekti Imanuel didampingi Sigit Wibowo dan Abdul Rahman Agus. Sigit Wibowo mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal yang menjadi kondisi rill di masyarakat. Ia menjelaskan salah satunya, nasib honorer yang perlu untuk terus diperjuangkan.  “Banyak jalan nasional yang perlu dibenahi, DPRD mengajak berjuang bersama untuk mendapatkan perhatian pusat,”sebutnya. Sigit menambahkan perlu dilakukan penambahan runway di bandar udara. “Kemudian Jalan Mulawarman arah ke Gunung Tembak masuk status provinsi. Harus dilakukan pembenahan termasuk pelebaran. Untuk itu aset nasional harus dimaksimalkan agar mampu bermanfaat dan mampu menambah pendapatan daerah,”terangnya.  Muhammad Darlis Pattalongi bergabung via daring menyampaikan RPJMD salah satu fungsinya cerminan visi misi kepala daerah, tetapi bukan satu satunya acuan itu tetapi ada beberapa hal yakni RPJMD kedepan harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam membangun Kaltim kedepan.  Menurutnya, seberapa besar APBD tidak akan cukup membiayai seluruh pembangunan di Kaltim secara bersamaan, oleh sebab itu harus dihitung skala prioritas lima tahun kedepan.  "Bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, kalau kedua hal ini bisa dilakukan pemerintah maka bisa dikatakan berhasil," katanya.  Kemudian, lanjut Darlis, harus dipastikan betul apa yang disusun sudah sesuai dengan RPJMN, Ini penting dalam rangka menghadirkan proyek strategis nasional di Kaltim, hal ini didasarkan pada salah satu faktor pertimbangan pusat memberikan bantuan ke daerah dengan melihat proyek strategis nasional di daerah tersebut.  "Daya tampung rumah sakit umum Daerah tidak ada peningkatan. Disatu sisi ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi disisi lain masih kurangnya tenaga medis hingga sapras masih kurang. Oleh sebab itu kedepan harus menjadi perhatian dan bisa terus ditingkatkan,"tuturnya.  Pihaknya berharap pemerintah provinsi memicu komoditas unggulan sehingga perekonomian bisa ditingkatkan. Selain itu, perlunya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi di Kaltim.  Kepala Bappeda Yusliando memaparkan  pendekatan penyusunan Ranwal Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan memperhatikan visi, misi dan program unggulan gubernur/wakil gubernur, RPJMN Tahun 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMD, RPJPD Tahun 2025-2045, hasil evaluasi Tahun ke-1 RPD 2024-2026, dan lainnya.  Ia menambahkan, ada enam permasalahan pokok pembangunan daerah, yakni belum meratanya kualitas dan daya saing sumber budaya manusia, masih lambannya transformasi ekonomi, belum meratanya infrastruktur dasar dan insfrastruktur penunjang ekonomi, kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah. "Selain itu, tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup, dan velyn optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (hms4)