Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa Hadiri Acara Ramah Tamah Sertijab Pangdam VI/Mulawarman

Senin, 15 Desember 2025 3
SERTIJAB : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ketika menghadiri acara ramah sertijab Pangdam VI/Mulawarman
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara ramah tamah dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman yang digelar di Aula Makodam VI/Mulawarman, Senin (15/12/2025). Acara tersebut menandai serah terima kepemimpinan dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha kepada Mayjen TNI Krido Pramono yang selanjutnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kodam VI/Mulawarman, wilayah strategis yang mencakup Kaltim dan Kaltara.

Pada kesempatan itu, Yusuf Mustafa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara serah terima jabatan dengan sukses yang menghadirkan pemimpin Kodam yang baru. Kehadiran legislator Kaltim dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen lembaga legislatif untuk terus memperkuat sinergitas  dengan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Forkopimda, khususnya dalam mendukung stabilitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.

Ia berharap sinergitas antar lintas lembaga ini dapat terus dipertahankan sehingga menjadi wujud kesuksesan pembangunan Kaltim yang sejahtera dan menciptakan kamtibmas yang aman bagi masyarakat. “Kami di DPRD akan terus mendukung program-program pemerintah serta TNI Polri demi terciptanya pembangunan yang adil dan sejahtera serta kamtibmas yang aman,” ujarnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan bahwa momentum pisah sambut ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan ajang silaturahmi dan kesinambungan kepemimpinan. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas berbagai capaian dan fondasi strategis yang telah dibangun selama memimpin Kodam VI/Mulawarman, termasuk peran serta keluarga, khususnya istri Pangdam lama, dalam mendukung tugas negara.

Pangdam baru juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan program-program yang telah dirintis, serta menjaga sinergi erat bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, tantangan keamanan saat ini tidak lagi semata-mata berbentuk konflik bersenjata, melainkan ancaman multidimensi yang menuntut koordinasi lintas sektor, kewaspadaan sosial, dan ketangguhan wilayah. “Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara agar amanah yang kami emban dapat dijalankan dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Tampak hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Wakil Wali Kota Balikpapan  Bagus Susetyo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nur Asiah, Kepala BIN Daerah Kaltim Kolonel Inf. Aldrin Ali Bahasoan, jajaran Forkopimda dan para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)