Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa Hadiri Acara Ramah Tamah Sertijab Pangdam VI/Mulawarman

Senin, 15 Desember 2025 25
SERTIJAB : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ketika menghadiri acara ramah sertijab Pangdam VI/Mulawarman
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara ramah tamah dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman yang digelar di Aula Makodam VI/Mulawarman, Senin (15/12/2025). Acara tersebut menandai serah terima kepemimpinan dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha kepada Mayjen TNI Krido Pramono yang selanjutnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kodam VI/Mulawarman, wilayah strategis yang mencakup Kaltim dan Kaltara.

Pada kesempatan itu, Yusuf Mustafa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara serah terima jabatan dengan sukses yang menghadirkan pemimpin Kodam yang baru. Kehadiran legislator Kaltim dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen lembaga legislatif untuk terus memperkuat sinergitas  dengan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Forkopimda, khususnya dalam mendukung stabilitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.

Ia berharap sinergitas antar lintas lembaga ini dapat terus dipertahankan sehingga menjadi wujud kesuksesan pembangunan Kaltim yang sejahtera dan menciptakan kamtibmas yang aman bagi masyarakat. “Kami di DPRD akan terus mendukung program-program pemerintah serta TNI Polri demi terciptanya pembangunan yang adil dan sejahtera serta kamtibmas yang aman,” ujarnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan bahwa momentum pisah sambut ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan ajang silaturahmi dan kesinambungan kepemimpinan. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas berbagai capaian dan fondasi strategis yang telah dibangun selama memimpin Kodam VI/Mulawarman, termasuk peran serta keluarga, khususnya istri Pangdam lama, dalam mendukung tugas negara.

Pangdam baru juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan program-program yang telah dirintis, serta menjaga sinergi erat bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, tantangan keamanan saat ini tidak lagi semata-mata berbentuk konflik bersenjata, melainkan ancaman multidimensi yang menuntut koordinasi lintas sektor, kewaspadaan sosial, dan ketangguhan wilayah. “Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara agar amanah yang kami emban dapat dijalankan dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Tampak hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Wakil Wali Kota Balikpapan  Bagus Susetyo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nur Asiah, Kepala BIN Daerah Kaltim Kolonel Inf. Aldrin Ali Bahasoan, jajaran Forkopimda dan para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.