Anggota DPRD Kaltim Ikut Musrenbang RPJMD di Kutim: Agar Rencana Pembangunan 5 Tahun ke depan Lebih Ter-arah

Kamis, 26 Juni 2025 1
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Bontang, Kutim, dan Berau, menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang digelar di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Kamis (26/6)
SANGATTA - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Bontang, Kutim, dan Berau, menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang digelar di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Kamis (26/6). Pada kesempatan itu nampak para legislator provinsi yang mewakili daerah Kutim, di antaranya Agus Aras (Demokrat), Arfan (Nasdem), Agusriansyah Ridwan (PKS), Apansyah (Golkar), dan Hj. Sulasih (PKB), kompak menghadiri agenda musyawarah tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim, tahun 2025-2029.

Agus Aras, anggota legislatif senior yang sudah dua periode mewakili dapil Kutim di DPRD Kaltim, mengingatkan pentingnya terlibat dalam musrenbang tersebut untuk menyelaraskan antara program RPJMD Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim agar rencana pembangunan 5 tahun ke depan lebih ter-arah.

“Kami mengharapkan sekali agar ada kesesuaian atau keselarasan antara RPJMD Pemerintah Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Sehingga bisa linear gitu loh apa yang mau dan yang sudah diprogramkan pemerintah provinsi dan daerah di dalam RPJMD-nya untuk 5 tahun ke depan,” ucap Agus Aras.

Kegiatan Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dan dilanjutkan oleh moderator dari Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kutim, selaku pelaksana kegiatan Musrenbang RPJMD.

Sebagai pemateri, ada 3 Narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut. Pertama dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, kemudian Kepala Bappeda Provinsi Kaltim melalui daring via zoom meeting, menyampaikan pemaparan rumusan permasalahan pokok pembangunan, isu strategis daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kaltim 2025-2030.

Sementara itu narasumber terakhir, dari tim penyusun RPJMD Kutim dari PSEK UGM Yogyakarta, Prof. Catur Sugiarto, yang secara langsung hadir dalam acara tersebut. “Ada 6 poin yang jadi prioritas pembangunan tahun 2025-2029 di Kutim, meliputi peningkatan infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan pangan. Adapun dalam pelaksanaannya telah dijadwalkan secara bertahap hingga 2029,” paparnya.

Jelang akhir acara, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyampaikan sedikit arahan sekaligus mengapresiasi keseriusan para anggota DPRD Kaltim yang kompak mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan anggota legislatif Kutim, yang tak satu pun bertahan hingga penandatanganan berita acara hasil musyawarah, pertanda Musrenbang Kabupaten Kutim 2025 selesai digelar.
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Kolaborasi Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kaltim
Berita Utama 30 Juni 2025
0
SAMARINDA — Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur dari Dr. Felix Joni Darjoko kepada Edy Suharto, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/06/2025). Acara yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan hanya sebagai unsur pengawasan, namun juga sebagai mitra strategis yang mendampingi pemerintah  daerah dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. “BPKP tidak hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemda,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Sekwan DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BPKP dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. “Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan seperti BPKP merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang terarah dan berdaya guna,” ujar Norhayati. Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi landasan kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.(adv/hms9/hms6)