Anggota DPRD Kaltim Dapil Berau Makmur HAPK dan Syarifatul Sya'diah Mengikuti Rangkaian Safari Ramadhan dengan Sholat Subuh Berjamaah bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Mesjid Agung Baitul Hikmah Berau

Rabu, 19 Maret 2025 532
Anggota DPRD Kaltim Dapil Berau Makmur HAPK dan Syarifatul Sya'diah Mengikuti Rangkaian Safari Ramadhan dengan Sholat Subuh Berjamaah bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Mesjid Agung Baitul Hikmah Berau, (19/3/25) pagi.

BERAU. Anggota DPRD Kaltim Dapil Berau Makmur HAPK dan Syarifatul Sya'diah Mengikuti Rangkaian Safari Ramadhan dengan Sholat Subuh Berjamaah bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Mesjid Agung Baitul Hikmah Berau, (19/3/25) pagi. 

 

Salah satu hal yang menarik dalam sholat subuh tersebut, adanya sesi dialog langsung antara Wakil Gubernur Seno Aji dengan perwakilan dari ratusan siswa-siswi SMA/SMK di Berau yang hadir mengikuti rangkaian sholat subuh. 

 

Dalam sesi dialog perwakilan pelajar rata-rata mempertanyakan program beasiswa Gubernur, dan Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak mengunakan istilah beasiswa, melainkan sekolah gratis untuk seluruh siswa SMA, SMK, dan MAN yang berada di bawah kewenangan provinsi, termasuk bantuan pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3.

 

Sementara, Anggota DPRD Kaltim Makmur mengapresiasi kegiatan safari ramadhan gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Khususnya gerakan sholat subuh berjamaah di Provinsi Kaltim, Khusunya Berau. 

 

Menurut Mantan Bupati Berau ini, gerakan sholat subuh berjamaah yang menjadi salah satu upaya serius gubernur Rudy dan Wagub Seno adalah mengajak umat Muslim meningkatkan ketakwaan dan berada dalam semangat yang sama untuk memakmurkan mesjid.

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks