Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin Dampingi Pj Gubernur Kaltim Panen Perdana Tambak 4 in 1 di Desa Labangka

Sabtu, 21 Desember 2024 1049
Panen Perdana Tambak 4 in 1 di Desa Labangka (21/12)

PENAJAM PASER UTARA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Kunjungan Kerja di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu (21/12)

 

Kunjungan tersebut dalam rangka Panen Perdana Tambak 4 Komoditi, yakni Rumput laut Gracilaria, Udang Tiger, Ikan Bandeng, dan Kepiting yang ada di lahan tambak masyarakat di Desa Labangka.

 

Baharuddin Muin berterima kasih sekaligus mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Kaltim. 

 

“Kami Anggota DPRD Kaltim Dapil III berterima kasih sekaligus mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pak Akmal Malik selaku Pj Gubernur Kaltim,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pemanfaatan lahan mangrove untuk pengembangan kawasan tambak sangat membantu dalam menopang ketersediaan pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Menurut Politisi Gerindra ini, Penajam Paser Utara memiliki lahan yang cukup besar. Oleh karena itu, ia berharap tambak masyarakat bisa diperluas, tidak hanya di Desa Labangkatetapi juga di Desa-desa lainnya di PPU.

 

Dalam kesempatan yang sama, Akmal Malik mengatakan Pemprov Kaltim sangat mendukung lahan percontohan yang dikembangkan anak-anak muda di Labangka. 

 

Menurutnya, ini adalah contoh baik pengelolaan mangroveyang tak berfungsi, tanpa merusak. 

 

“Yang jelas, dengan percontohan pola seperti ini kita tak perlu lagi mengeluarkan biaya pakan. Karena, semua komoditi perikanan diberi pakan oleh gracilaria,” ujarnya.

 

Akmal Malik pun turut meminta semua pihak, mulai dari perangkat daerah, TNI, Polri, hingga pihak perbankan, untuk berkolaborasi mengembangkan tambak berbasis mangrove.

 

“Karena, kita tahu Presiden Prabowo memprogramkan makan bergizi gratis, maka kita siapkan bahannya, sehingga ketahanan pangan kita tercukupi,” jelasnya.(hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)