Ananda Emira Moeis Jadi Narasumber Dialog Publika Ingatkan Semua Pihak Untuk Saling Sinergi Turunkan Tingkat Kemiskinan

Kamis, 8 Mei 2025 154
NARASUMBER : Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis ketika menjadi narasumber pada acara Dialog Publika TVRI Kaltim, Kamis (8/5).
SAMARINDA. Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis secara langsung menghadiri undangan sebagai narasumber dalam acara Dialog Publika persembahan dari TVRI Kaltim yang membahas tema “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan”.

Dialog yang direkam di Studio I TVRI Kaltim, Kamis (8/5) tersebut dipandu oleh pembawa acara Elma Pratiwi yang juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kristiningsih selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun selaku Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dan Muhammad Arifin selaku pengamat sosial Universitas Mulawarman.
Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Nanda ini menyatakan, menurut BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kaltim setiap tahun cenderung menurun.

“Dibahas, apakah program-program penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan itu sudah tepat sasaran atau belum,” ujar Ananda ketika diwawancara usai acara dialog.
Sementara dari sisi lembaga DPRD, lanjut Nanda, dikatakan bahwa DPRD selalu siap menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap program-program yang dijalankan pemerintah.

“Kami (DPRD) selalu siap untuk menjadi pengawas. Agar program-program penurunan tingkat kemiskinan itu bisa berjalan tepat sasaran, efektif dan juga efisien,” sebutnya.
Apalagi pemerintah pusat memberikan target kepada Kaltim untuk menurunkan tingkat kemiskinan lumayan tinggi yaitu 1 persen.

“Nah, 1 persen itu untuk menurunkan tingkat kemiskinan itu tinggi loh, karena memang setiap tahunnya penurunan kita itu selalu terlihat. Jadi diberikan target seperti itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar semua pihak terkait untuk saling mengawasi dan mengingatkan. “Harus selalu monitor dan satu visi, apakah program-program terkait penurunan tingkat kemiskinan kita itu sudah berjalan dengan tepat dan benar,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dukungan Penuh Pengembangan Kampus, DPRD Kaltim Kawal Kebutuhan Infrastruktur dan Lahan ITK
Berita Utama 25 Juni 2025
0
BALIKPAPAN. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas sejumlah kebutuhan vital guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan kampus. Wakil Rektor Bidang Non Akademik ITK Khakim Ghozali memimpin jalannya audiensi ini sekaligus memaparkan perkembangan terkini ITK, termasuk capaian akademik, serta progres strategis ITK. Hal ini disambut baik oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba, dan Sekretaris Komisi IV M.Darlis Pattalongi beserta anggota Komisi IV diantaranya Makmur HAPK, Fuad Fahruddin, Hartono Basuki, dan Syahariah Mas’ud. Dalam audiensi tersebut, ITK menyoroti beberapa permasalahan infrastruktur yang mendesak. Pertama, ITK meminta bantuan penerangan jalan umum untuk menunjang aktivitas belajar mengajar, terutama di malam hari, serta perbaikan jalan dari gerbang masuk hingga kawasan kampus. Selain itu, ITK juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pembangunan gerbang ITK yang terintegrasi dengan Kebun Raya Sungai Wein di Km.15. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba meminta ITK untuk melakukan rapat konsultasi maupun audiensi ke Pemerintah Provinsi Kaltim. “Pada prinsipnya kami mendukung, namun hal ini hendaknya harus segera disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Bagaimana respon terkait dukungan-dukungan maupun program Gubernur yang dapat disinergikan dengan kebutuhan ITK,” ucap Baba di Ruang Rapat LPPM ITK, Rabu (25/6/25). Dukungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pembangunan gerbang ITK dari ruas jalan tol Kariangau di Km.13 juga dinilai tak kalah pentingnya. Ditambah isu krusial lainnya yang disampaikan pihak ITK mengenai status penetapan lokasi lahan kampus seluas 310 hektare yang sudah kedaluwarsa. “Kami Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur siap kawal dan memfasilitasi agar proses pembebasan lahan seluas sekitar 310 hektare yang tercantum dalam MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilanjutkan,” tutur Baba. Dalam upaya percepatan penyelesaian berbagai persoalan ITK, melalui audiensi ini Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen akan memfasilitasi pertemuan antara ITK dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. (hms11)