Hasil Pencarian ""
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaan vaksin di Kaltim yang kebanyakan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi atau lembaga non pemerintah.
Politisi PPP ini menyoroti proses pendistribusian vaksin ke Kaltim yang kebanyakan disalurkan kepada organisasi atau lembaga-lembaga non pemerintah.
“Kalau cara-cara seperti ini dilakukan justru akan menyandera pemerintah daerah di mata rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat asal dapil Samarinda ini.
Menurutnya, terkait keterlibatan organisasi atau lembaga diluar pemerintah dalam pelaksanaan vaksin itu sah-sah saja namun sebatas supporting pemerintah daerah.
“Selama ini yang kita lihat prakteknya, pemerintah daerah manjadi penonton dengan organisasi itu meskipun itu untuk rakyat juga, cuma kan wibawa pemerintah daerah kan runtuh,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini juga menyoroti proses pendataan vaksin secara online yang tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat hingga kini belum ada yang mengikuti vaksin.
“Persoalannya, kadang-kadang pendaftaran online itu baru di akses tiba-tiba sudah penuh kuotanya, sehingga ini memang kita lihat pola komunikasi pemerintah ke publik perlu di rubah,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada mekanisme sistem atau pola dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang konkrit terkait vaksin tersebut. Serta bagaimana tata kelola pendistribusian yang berpihak kepada daerah oleh pusat.
“Dengan pengelolaan sistem informasi dan pendistribusian yang baik, diharapakan program vaksinasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai target,” pungkasnya. (adv/hms8)
Berita Utama
Legislatif Minta Pusat Beri Kewenangan Daerah Belanja Vaksin Sendiri
admin
25 Agustus 2021
0
-thumb.jpg)
Berita Utama
Soal Perbedaan Payung Hukum, PT MMP DIminta Segera Rekonsilisasi dengan BPK RI
admin
30 Agustus 2021
0
-thumb.jpg)
Berita Utama
Makmur Hadiri Acara Ground Breaking Gedung Denpom VI/1 Samarinda
admin
1 September 2021
0
Sutomo Jabir Dukung Kaltim Tuntut Keadilan Keuangan Dari Pusat
Berita Utama
25 Agustus 2021
0
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengaku mendukung Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperjuangkan hak-hak daerah agar mendapat keadilan keuangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sudah sejak lama Kaltim menjadi daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan sumber keuangan negara khususnya melalui ekploitasi sumber daya alam jadi dinilai wajar apabila menuntut porsi anggaran yang memadai.
Pasalnya, perizinan pertambanganpun telah sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Melihat dampak ekologis yang dihasilkan maka hal yang lumrah Kaltim mendapatkan perhatian lebih sebagai daerah penghasil.
Kaltim saat ini, lanjut dia membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur baik jalan penghubung antar provinsi dan kabupaten/kota juga termasuk sarana dan prasarana publik di Kawasan pedesaan dan terpencil.
“Memiliki daerah yang luas dan anggaran yang terbatas membuat Kaltim memiliki PR besar soal infrastruktur. Dari hasil keluhan masyarakat jalan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan, baik jalan antar desa maupun jalan menuju areal pertanian,”jelasnya.
Ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Realisasi program pembangunan fisikpun diprediksi sulit tercapai maksimal hingga akhir tahun ini.(adv/hms4)
Walau Dana Minim, Porprov Tidak Boleh Berhenti
30 Agustus 2021
Tekan Beban Anggaran, Jawad Usul Efisiensi Cabor
30 Agustus 2021