Sutomo Jabir Dukung Kaltim Tuntut Keadilan Keuangan Dari Pusat

Rabu, 25 Agustus 2021 117
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengaku mendukung Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperjuangkan hak-hak daerah agar mendapat keadilan keuangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sudah sejak lama Kaltim menjadi daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan sumber keuangan negara khususnya melalui ekploitasi sumber daya alam jadi dinilai wajar apabila menuntut porsi anggaran yang memadai.

Pasalnya, perizinan pertambanganpun telah sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Melihat dampak ekologis yang dihasilkan maka hal yang lumrah Kaltim mendapatkan perhatian lebih sebagai daerah penghasil.

Kaltim saat ini, lanjut dia membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur baik jalan penghubung antar provinsi dan kabupaten/kota juga termasuk sarana dan prasarana publik di Kawasan pedesaan dan terpencil.

“Memiliki daerah yang luas dan anggaran yang terbatas membuat Kaltim memiliki PR besar soal infrastruktur. Dari hasil keluhan masyarakat jalan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan, baik jalan antar desa maupun jalan menuju areal pertanian,”jelasnya.

Ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Realisasi program pembangunan fisikpun diprediksi sulit tercapai maksimal hingga akhir tahun ini.(adv/hms4)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)
Indeks