SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan khusus bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk bisa belanja vaksin sendiri. “Vaksin itu memang kewenangan pemerintah pusat, jadi saya berharap agar kita diberikan kewenangan khusus belanja vaksin sendiri,” ungkapnya di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada.
Menurutnya, jika mengharapkan pemerintah pusat mendistribusikan vaksin kedaerah itu membutuhkan waktu lama dan terbatas. “Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim, kenapa tidak pakai anggaran kita saja. Kenapa tidak kita lakukan lobi khusus untuk membeli dan mendapatkan vaksin,” tegas legislator Karang Paci Dapil Kukar itu.
Jika hanya menunggu penyaluran vaksin kata Samsun, bakal begini-begini saja. Jadi sangat wajar apabila penularan di Kaltim tinggi, karena vaksin yang didistribusikan sangat kurang. “Saya sering menyatakan bahwa ada dua sistem kekebalan yang didapat oleh masyarakat, pertama divaksin dan kedua dengan cara penularan alamiah. Jadi wajar jika penularan di sini tinggi, lah vaksinnya kurang,” ujarnya.
Samsun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan lobis upaya pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus pada daerah. “Anggaran kita banyak loh, nah dari Rp 11 triliun itu kalau Rp 1 Triliun dipakai buat vaksin tidak masalah asal masyarakat sehat. Namun Permenkesnya dulu yang diubah karena masih kewenangan pusat,” terangnya (adv/hms7).
Menurutnya, jika mengharapkan pemerintah pusat mendistribusikan vaksin kedaerah itu membutuhkan waktu lama dan terbatas. “Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim, kenapa tidak pakai anggaran kita saja. Kenapa tidak kita lakukan lobi khusus untuk membeli dan mendapatkan vaksin,” tegas legislator Karang Paci Dapil Kukar itu.
Jika hanya menunggu penyaluran vaksin kata Samsun, bakal begini-begini saja. Jadi sangat wajar apabila penularan di Kaltim tinggi, karena vaksin yang didistribusikan sangat kurang. “Saya sering menyatakan bahwa ada dua sistem kekebalan yang didapat oleh masyarakat, pertama divaksin dan kedua dengan cara penularan alamiah. Jadi wajar jika penularan di sini tinggi, lah vaksinnya kurang,” ujarnya.
Samsun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan lobis upaya pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus pada daerah. “Anggaran kita banyak loh, nah dari Rp 11 triliun itu kalau Rp 1 Triliun dipakai buat vaksin tidak masalah asal masyarakat sehat. Namun Permenkesnya dulu yang diubah karena masih kewenangan pusat,” terangnya (adv/hms7).
