Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
Tio Hadiri Rakornas Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jaga Kondusifitas Hadapi Tahun Politik 2024
KENDARI. Mewakili Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono menghadiri acara  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni”. Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Hotel Claro Kendari, Selasa (11/4). Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengajak seluruh peserta untuk kompak menjaga kondusifitas agar keamanan, ketertiban, kedamaian serta harmonisasi tetap terjaga. “Negara lain heran dengan Indonesia. Karena itu kita patut bersyukur meski memiliki wilayah yang luas, suku, agama dan ras yang banyak, tetapi mampu hidup rukun. Karena itu, kondisi ini terus dipertahankan. Apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi,” ujarnya. Dilain pihak, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam sambutannya mengatakan bahwa rakornas ini sebagai upaya menciptakan iklim kondusif menghadapi pemilu 2024. Ia menambahkan, rakornas ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi potensi masalah sosial ditengah masyarakat, khususnya untuk cipta kondisi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi pemilu tahun 2024. “Rapat koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ini titik tekannya adalah memantapkan kerukunan sosial kita dalam rangka menuju tahapan pemilu 2024 yang aman dan damai,” papar Bahtiar. Dalam kesempatan itu, Nidya Listiyono mengatakan dengan diadakannya kegiatan di Kota Kendari yang dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi dan Kota tersebut tentu menjadi kegiatan yang positif di bulan suci Ramadhan ini dalam rangka untuk bersinergi guna persiapan tahun politik 2024. “Harapan pak Menteri tadi adalah kita semua bisa menjaga harmonisasi, bisa menjaga keamanan, ketertiban tentunya dan menghindari serta meredam konflik-konflik yang kemudian berpotensi muncul,” sebut Tio sapaan akrabnya saat diwawancara usai acara. “Tentu semua, harapannya adalah seluruh provinsi di Indonesia ini menjadi aman, tertib dan kemudian pelaksanaan pemilu dan event-event nasional lainnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada pergesekan yang berarti,” pungkas Tio yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kaltim. Tampak hadir dalam rakornas, Gubernur Kaltim Isran Noor, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, unsur forkopimda serta perangkat daerah dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. (adv/hms8)
Selengkapnya
Berita Utama
Harun Kritik Kebijakan Pemerintah Impor Beras
admin 17 April 2023
0
Lainnya
Gali Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022, Pansus LKPJ Undang Perangkat Daerah dan BUMD (Sesi II)
Berita Utama 14 April 2023
0
BALIKPAPAN. Rapat dengar pendapat antara pansus dan perangkat daerah yang ada di Kaltim kembali berlangsung pada Minggu (9/4) pagi. Rapat kali ini dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi, Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Bankaltimtara. Selanjutnya, pansus melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan Kaltim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se Kaltim, RSJ Atma Husada, RS Mata. Pertemuan pansus berakhir dengan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, dan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim. Dari hasil rapat dengan perangkat daerah, Sutomo Jabir menyampaikan, bahwa Pansus LKPJ mengusulkan kepada Bankaltimtara untuk berupaya mengembalikan kredit macet dengan bekerjasama dengan kejaksaan. “Perlunya perubahan asas legal BUMD melalui payung hukum berupa Peraturan Daerah, dan diharapkan bantuan dan dorongan dari legislatif,” kata dia. Berakitan dengan pengambangan bisnis BUMD, Pansus LKPJ memandang perlu merubah orientasi bisnis Perusda yang ada di Kaltim yang selama ini hanya berdasarkan trend bisnis yang berkembang dan kepentingan pemprov dalam pendapatan bisnis daerah melalui pihak ketiga. Pertemuan dengan pihak rumah sakit, salah satunya Pansus LKPJ mendorong RSUD AWS membuat Plan of Action (POA), peningkatan capaian output dan outcome dan perencanaan kegiatan, melaksanakan akreditasi, pembenahan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Adapun RS Mata, yang kendalanya saat ini kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pria yang akrab disapa Tomo ini mengusulkan agar pihak rumah sakit menambah tenaga honor (PPPK) dalam bidang manajemen rumah sakit. “Perlunya kebijakan pemerintah daerah untuk kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter yang masih kurang di Kaltim termasuk mekanisme PPPK,” bebernya. Selain itu, Pansus LKPJ mengusulkan memenuhi standard kebutuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terakreditasi A, di lingkungan Provinsi Kaltim. “Kami mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kaltim untuk menyusun dokumen Analisa dan Road Map Sektor Kesehatan Masyarakat di Kaltim,” sebut Tomo. Sementara, rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim, Pansus LKPJ mengusulkan agar mengurai mekanisme PPDB ditingkat SMAN dan SMKN di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dengan memberikan bantuan pendanaan kepada sekolah swasta. “Termasuk perlunya penambahan
Indeks