Yonavia Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Di Kubar dan Mahulu

Jumat, 6 Desember 2024 70
Anggota DPRD Kaltim Yonavia

SAMARINDA. Guna menciptakan generasi yang siap berkompetisi dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.

Ia mengatakan, bahwa menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang, harus selaras dengan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Sebagai wakil rakyat dari daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, saya berharap dapat membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Menurut dia, meski pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan dan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

“Saya punya keinginan, bagaimana memastikan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama seperti di kota. Di daerah seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), fasilitas pendidikan dan kesehatan masih memerlukan peningkatan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya juga menyoroti pentingnya akses internet sebagai bagian dari fasilitas pendidikan di era digital saat ini. Yonaviaberharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, mengingat kebutuhan belajar anak-anak saat ini sangat bergantung pada akses internet yang memadai. 

“Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Saat ini, jangankan internet, sinyal pun masih sulit dijangkau di beberapa wilayah di Kubar dan Muhulu. Inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana memastikan pemerataan pendidikan melalui penyediaan akses internet,” terang Yonavia.

Dirinya juga menambahkan bahwa layanan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ketersediaan terhadap fasilitas dan akses kesehatan yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat. 

“Dalam hal kesehatan, fasilitas dan layanan yang baik sangat penting. Kita berharap kedepannya, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan di kota,” harapnya.

Perempuan kelahiran Kubar ini berharap keterlibatannya di DPRD Kaltim dapat membawa perubahan yang lebih merata, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati pembangunan yang merata. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks