Yonavia Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Di Kubar dan Mahulu

Jumat, 6 Desember 2024 65
Anggota DPRD Kaltim Yonavia

SAMARINDA. Guna menciptakan generasi yang siap berkompetisi dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.

Ia mengatakan, bahwa menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang, harus selaras dengan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Sebagai wakil rakyat dari daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, saya berharap dapat membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Menurut dia, meski pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan dan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

“Saya punya keinginan, bagaimana memastikan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama seperti di kota. Di daerah seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), fasilitas pendidikan dan kesehatan masih memerlukan peningkatan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya juga menyoroti pentingnya akses internet sebagai bagian dari fasilitas pendidikan di era digital saat ini. Yonaviaberharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, mengingat kebutuhan belajar anak-anak saat ini sangat bergantung pada akses internet yang memadai. 

“Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Saat ini, jangankan internet, sinyal pun masih sulit dijangkau di beberapa wilayah di Kubar dan Muhulu. Inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana memastikan pemerataan pendidikan melalui penyediaan akses internet,” terang Yonavia.

Dirinya juga menambahkan bahwa layanan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ketersediaan terhadap fasilitas dan akses kesehatan yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat. 

“Dalam hal kesehatan, fasilitas dan layanan yang baik sangat penting. Kita berharap kedepannya, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan di kota,” harapnya.

Perempuan kelahiran Kubar ini berharap keterlibatannya di DPRD Kaltim dapat membawa perubahan yang lebih merata, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati pembangunan yang merata. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks