Yonavia Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Di Kubar dan Mahulu

Jumat, 6 Desember 2024 50
Anggota DPRD Kaltim Yonavia

SAMARINDA. Guna menciptakan generasi yang siap berkompetisi dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.

Ia mengatakan, bahwa menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang, harus selaras dengan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Sebagai wakil rakyat dari daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, saya berharap dapat membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Menurut dia, meski pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan dan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

“Saya punya keinginan, bagaimana memastikan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama seperti di kota. Di daerah seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), fasilitas pendidikan dan kesehatan masih memerlukan peningkatan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya juga menyoroti pentingnya akses internet sebagai bagian dari fasilitas pendidikan di era digital saat ini. Yonaviaberharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, mengingat kebutuhan belajar anak-anak saat ini sangat bergantung pada akses internet yang memadai. 

“Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Saat ini, jangankan internet, sinyal pun masih sulit dijangkau di beberapa wilayah di Kubar dan Muhulu. Inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana memastikan pemerataan pendidikan melalui penyediaan akses internet,” terang Yonavia.

Dirinya juga menambahkan bahwa layanan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ketersediaan terhadap fasilitas dan akses kesehatan yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat. 

“Dalam hal kesehatan, fasilitas dan layanan yang baik sangat penting. Kita berharap kedepannya, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan di kota,” harapnya.

Perempuan kelahiran Kubar ini berharap keterlibatannya di DPRD Kaltim dapat membawa perubahan yang lebih merata, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati pembangunan yang merata. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks