Yonavia Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Di Kubar dan Mahulu

6 Desember 2024

Anggota DPRD Kaltim Yonavia

SAMARINDA. Guna menciptakan generasi yang siap berkompetisi dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.

Ia mengatakan, bahwa menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang, harus selaras dengan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Sebagai wakil rakyat dari daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, saya berharap dapat membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Menurut dia, meski pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan dan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

“Saya punya keinginan, bagaimana memastikan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama seperti di kota. Di daerah seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), fasilitas pendidikan dan kesehatan masih memerlukan peningkatan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya juga menyoroti pentingnya akses internet sebagai bagian dari fasilitas pendidikan di era digital saat ini. Yonaviaberharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, mengingat kebutuhan belajar anak-anak saat ini sangat bergantung pada akses internet yang memadai. 

“Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Saat ini, jangankan internet, sinyal pun masih sulit dijangkau di beberapa wilayah di Kubar dan Muhulu. Inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana memastikan pemerataan pendidikan melalui penyediaan akses internet,” terang Yonavia.

Dirinya juga menambahkan bahwa layanan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ketersediaan terhadap fasilitas dan akses kesehatan yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat. 

“Dalam hal kesehatan, fasilitas dan layanan yang baik sangat penting. Kita berharap kedepannya, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan di kota,” harapnya.

Perempuan kelahiran Kubar ini berharap keterlibatannya di DPRD Kaltim dapat membawa perubahan yang lebih merata, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati pembangunan yang merata. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin 30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih. Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya. Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis. Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya. Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)