Wujudkan KLA Perlu Dukungan Anggaran Maksimal

17 November 2022

RAKERNIS : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengikuti Rapat Kerja Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak, Kamis (17/11).

JAKARTA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’udmengatakan dalam rangka menciptakan kabupaten/kota layakanak (KLA) diperlukan dukungan anggaran yang maksimalagar berbagai program kerja dapat berjalan dengan baik.

Untuk diketahui KLA merupakan sistem pembangunankabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutandalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhanhak-hak anak.

Politikus asal Golkar ini menjelaskan dari 24 indikator KLA diantarnya telah terpenuhi, kendati belum semua sepertiperaturan daerah, presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran telah dilaksanakan.

“Terkait kebijakan Kaltim tentu sudah ada, hanya tidak kalahpentingnya porsi anggaran yang mencukupi dan tidak bisahanya dari kabupaten/kota saja tetapi juga perlu dukunganprovinsi dan pemerintah pusat,” kata Hasanuddin saatmemberikan pandangannya disela-sela Rapat Kerja TenisKabupaten/Kota Layak Anak di Ballroom Hotel LumireJakarta, Kamis (17/11).

Selain pemerintah dan DPRD, peran masyarakat umum, perusahaan maupun media masa sangat diperlukan dalamrangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnyapartisipasi anak dalam pengambilan kebijakan khususnyayang bekaitan dengan masa depannya sendiri.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA Rini Handayani menjelaskan KLA ukurannya bukanberdasarkan pada jumlah kasus tetapi bagaimana penyelesaiankasus kekerasan dan pencegahan. 

Seperti cegah pekerja anak dan kurangi pernikahananak.”Pernikahan anak yakni mereka yang berusia 18 tahunkebawah itu dari segi medis alat reproduksinya belumberkembang sempurna, kemudian kesiapan mentalnya belumjuga sempurna. Parahnya, usia tersebut dalam rangkamembiayai rumahtangganya kemudian bekerja dengan upahmurah,”ucap Rini pada acara KLA yang diselenggaran oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kaltim tersebut.

Rini menjelaskan ada tiga hal yang harus dilakukan dalamKLA yakni pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari hakuntuk hidup, tumbuh, berkembang serta partisipasi sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Ukuran pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anakkhususnya di sekitar IKN lanjut dia pertama indekspembangunan manusia, kabar baiknya di Kaltim sudahdiposisi ke tiga nasional. Untuk kabupaten seperti Bontang, Samarinda dan Balikpapan juga cukup baik.

Kedua, indeks perlindungan anak yang terdiri dari pemenuhanhak anak dan perlindungan anak. “Terjadi penurunan di klaster pemenuhan hak anak. Di Kaltim Setiap tahun angkaterus naik pemenuhan hak anak dari data BPS,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup anak dan remajahasilnya empat dari seratus anak mengalami kekerasan dan sayangnya dilakukan oleh orang dekat korban. Utamakanpencegahan kasus kekerasan pada anak, maka pentingnyakesadaran semua pihak terutama orangtua dan guru untukmempelajari berbagai kasus yang terjadi.

“Kenapa sampai terjadi, pelakunya siapa, dan seterusnya iniharus dipahami oleh para orangtua dan guru agar bisamemperhatikan tumbuh kembang anak didiknya disekolahterlebih ketika terjadi perubahan prilaku segera dapatdiidentifikasi,”pungkasnya.(adv/hms4)

TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Tim Renja Bahas Usulan dan Evaluasi
admin 25 Januari 2023
0
BALIKPAPAN. Dipimpin Ketua Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2024, Sarkowi V Zahry Rapat membahas kelanjutan rencana kerja untuk tahun mendatang tersebut terus dikebut guna mengoptimalkan waktu guna berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kaltim. Sejumlah usulan dan evaluasi juga menjadi topik pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan, Rabu (25/1) di Hotel Gran Jatra Balikpapan ini. Dikatakan Sarkowi, pembahasan Renja kali ini tentu tak lepas dengan renja terdahulu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Hal ini menjadi penting, terutama mengingat masa kerja dewan yang tersisa Sembilan bulan pada tahun 2024 mendatang. Terkait aturan, Tim Renja juga berencana akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan ini, sharing dan komunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim dan BPKAD juga diperlukan sebagai upaya komunikasi dan mendapat masukan.  “Dalam waktu dekat kita akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kami juga berencana akan melakukan pertemuan dengan BKPAD dan Biro Hukum berkaitan dengan sejumlah aturan untuk mendapat masukan dan saran,” kata Owi, sapaan akrab Sarkowi. Selain Sarkowi, keanggotaan dalam tim ini yakni, Wakil Ketua Rusman Ya’yub, sejumlah anggota tim diantaranya Salehudin, Yusuf Mustafa, Nidya Listiyono, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Mathinus, H Baba, Romadhony Putra Pratama dan Akhmed Reza Fachlevi. Selain itu Baharuddin Muin, Bagus Susetyo, Yenni Eviliana, Baharuddin Demmu, Harun Al Rasyid, jawad Siradjudin, Nasiruddin,  Saefuddin Zuhri dan Sutomo Jabir. (adv/hms5)