Wujud Sinergi Legislatif, DPRD Kaltim Lepas Kepulangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dari Bumi Etam

Kamis, 29 Januari 2026 47
Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono saat melepas keberangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kembali ke Jakarta melalui VIP Room Bandara APT Pranoto Samarinda, Kamis (29/1/2026).
SAMARINDA – Mewakili Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono turut melepas keberangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kembali ke Jakarta melalui VIP Room Bandara APT Pranoto Samarinda, Kamis (29/1/2026).

Kepulangan Kapolri Jenderal Listyo beserta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kerja di Benua Etam, khususnya dalam agenda peresmian peremajaan (revamping) Pabrik Amoniak-2 milik PT Pupuk Kaltim di Bontang.

Berlangsung dengan penuh kehormatan, penyambutan ini juga dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama jajaran pimpinan Polda Kaltim dan TNI. Kehadiran para tokoh ini mempertegas sinergi antar instansi dalam mengawal agenda strategis berskala nasional di Benua Etam.

“Selamat jalan kepada Bapak Kapolri beserta rombongan. Terima kasih atas kehadirannya untuk meresmikan revamping Pabrik Amoniak-2 PT Pupuk Kaltim. Kehadiran beliau merupakan bentuk dukungan besar bagi kemajuan industri dan ketahanan ekonomi di wilayah kami. Semoga perjalanan kembali ke Jakarta lancar dan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa kembali di Bumi Etam," ucap Sapto Setyo Pramono.

Ditemui usai pengantaran, Sapto Setyo Pramono turut menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah pusat dan Polri dalam mengawal proyek strategis nasional di Kaltim.

Ia menekankan bahwa langkah revamping pabrik ini bukan sekadar pembaruan infrastruktur, melainkan pilar penting bagi kedaulatan pangan nasional.

"Kami di DPRD Kaltim sangat mendukung langkah efisiensi yang dilakukan Pupuk Kaltim. Dengan teknologi yang lebih modern, produksi amoniak akan lebih optimal namun tetap ramah lingkungan. Kehadiran Bapak Kapolri menunjukkan komitmen negara dalam memastikan stabilitas industri vital ini tetap terjaga," ujar Sapto.

Sapto juga menambahkan bahwa sektor industri di Bontang dan daerah penyangga lainnya di Kaltim harus terus didorong agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Terutama tenaga lokal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pabrik yang telah direvamping diharapkan mampu menekan konsumsi energi secara signifikan. Sapto menilai kehadiran jajaran petinggi Polri dan DPR RI memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Kaltim adalah wilayah yang aman dan kondusif untuk pengembangan industri berat.

"Semoga dengan peningkatan kapasitas produksi ini, distribusi pupuk untuk petani, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, semakin lancar dan tepat sasaran guna mendukung swasembada pangan yang kita cita-citakan," pungkas Politisi Golkar tersebut. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.