SAMARINDA – Upaya memastikan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di Bumi Etam terus diperketat oleh jajaran legislatif. DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi IV mulai membedah proyeksi program kerja mitra jajaran pemerintah provinsi guna memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan publik.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kaltim di Gedung E Lantai 1, Kamis (16/4/26). Rapat yang membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV, Baba.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV memberikan catatan penting terkait akurasi perencanaan anggaran. Belajar dari pengalaman tahun 2026, Komisi IV meminta agar kesalahan perhitungan pada belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berlebih tidak lagi terulang di tahun 2027.
"Mengingat keterbatasan anggaran daerah, kami minta DLH fokus pada program yang sifatnya sangat urgent. Tidak boleh ada lagi kelebihan perencanaan belanja rutin yang tidak perlu," ucap Muhammad Darlis Pattalongi saat memimpin rapat yang dihadiri Kepala DLH Kaltim, Joko Istanto bersama jajarannya tersebut.
Tak hanya soal angka, Komisi IV juga menyoroti hal-hal teknis instansi yang menangani isu lingkungan ini. Komisi IV meminta agar DLH lebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan langsung ke titik-titik lokasi (lapangan), bukan sekadar menyelesaikan laporan secara administratif saja.
Menurut jajaran Komisi IV, persoalan lingkungan hidup adalah masalah riil yang membutuhkan penanganan langsung di lokasi kejadian agar solusi yang diambil bisa tepat sasaran.
Sikap tegas juga ditunjukkan DPRD Kaltim kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Komisi IV secara resmi meminta agar dilakukan efisiensi besar-besaran pada belanja rutin yang bersifat seremonial, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga biaya operasional lainnya.
"Kami ingin biaya-biaya rutin itu diefisiensikan, lalu anggarannya dikembalikan ke OPD yang bersangkutan untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan. Dengan begitu, dinas bisa bekerja lebih maksimal dalam menjaga lingkungan Kalimantan Timur," tutupnya.
Rapat kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses perencanaan anggaran sejak dini demi memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan lebih transparan dan efektif. (hms11)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)