Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa, Hadiri Perkenalan Pejabat Baru Kejati Kaltim

Jumat, 21 April 2023 62
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa (paling kiri) mewakili Pimpinan DPRD Kaltim menghadiri Pengantar Tugas dan Perkenalan Pejabat Baru di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Selasa (21/2/2023)
SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Bidang Hukum dan Pemerintahan Yusuf Mustafa, Selasa (21/2) mewakili Pimpinan DPRD Kaltim menghadiri Pengantar Tugas dan Perkenalan Pejabat baru di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah adanya pejabat yang baru ini Hasli Siregar, mudah-mudahan adanya rotasi penempatan baru ini hubungan kita (dengan Komisi I DPRD Kaltim) berjalan dengan lancar baik dibidang hukum dan HAM sehingga bisa tercipta kolaborasi sehingga pembangunan hukum khususnya di Kaltim,”kata Yusuf Mustafa ditemui usai acara.

Diketahui, saat ini Kejaksaan Tinggi Kaltim dipimpin oleh  Hari Setiyono dan Wakil Kejaksaan Tinggi Kaltim kini dijabat oleh  Harli Siregar. Ucapan selamat disampaikan oleh Yusuf Mustafa, mewakili DPRD Kaltim Yusuf memiliki sejumlah harapan atas kepemimpinan baru yang ada saat ini, khususnya dalam hal kerjasama dan sinergitas antara DPRD Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim.

“Selamat atas penugasan Pejabat Baru saat ini, yang jelas kita memberi apresiasi bahwa pada harini ada yang meninggalkan, ada pula yang datang di Kalimantan Timur ini. Dimana Kalimantan Timur, khususnya Samarinda sebagai salah satu kota penyangga dari Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutup Politikus Golkar ini. (adv/hms5)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks