Wakil Ketua II DPRD Kaltim Hadiri Upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Senin, 26 Januari 2026 164
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim
SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya mendapat penugasan sebagai Penasihat (Adviser) di Departemen Regional Kantor Pusat Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengangkat dan memindahkan Jajang Hermawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh harapan besar kepada Bank Indonesia untuk terus berperan aktif, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Stabilitas inflasi dianggap sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat formalitas kedinasan, tetapi semakin erat, inovatif, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada pimpinan baru Bank Indonesia Kaltim.

“Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak Jajang Hermawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Semoga amanah yang diberikan pimpinan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ananda Emira Moeis.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem digitalisasi dalam sektor keuangan dan pembayaran di Kalimantan Timur.

“Kami berharap ke depan digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan di Kalimantan Timur dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pelayanan ekonomi yang lebih efisien dan modern,” tambahnya.

Tidak lupa, Ananda juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas pengabdian yang telah diberikan.

“Kepada Bapak Budi, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Kalimantan Timur. Semoga sukses dalam penugasan yang baru dan apa yang telah dilakukan dapat terus memberi manfaat bagi daerah,” tutupnya.

Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan peran Bank Indonesia di Kalimantan Timur semakin optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.