UMKM Sektor Usaha Yang Tahan Banting

Selasa, 23 Februari 2021 698
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid menilai Usaha Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang tahan banting dan prospektif. Sebab meski ditengah ekonomi yang menurun akibat wabah corona, usaha ini masih mampu menopang upaya kesejahteraan masyarakat meski pertumbuhannya tidak signifikan saat ekonomi terpuruk.

“Hingga saat ini UMKM masih memiliki potensi-potensi besar yang bisa terus digali dan dikembangkan. UMKM tahan banting meski disituasi resesi ekonomi sekalipun,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

“Contoh saja, saat ini ditengah wabah corona hingga susahnya mendapatkan masker, ada sebagian pelaku usaha konveksi yang beralih membuat atau memproduksi masker dari kain, dan peminatnya juga lumayan” tambahnya.

Ia juga berpendapat bahwa resiko kegagalan setiap usaha yang dijalankan berbeda-beda. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar dan kecilnya perkembangan sebuah usaha. Ia mencontohkan, bahwa tak semua pelaku usaha mendapat kepercayaan mendapat pinjaman modal dari bank maupun koperasi. Sehingga kondisi itu menyebabkan perkembangan usahanya pada titik sasaran pasar yang terbatas.

“Pengetahuan, manejemen yang minim teknik dan strategi sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha yang digeluti. Sebagai penyokong andil besar dalam perekonomian negara maka pemerintah wajib berperan terus mendorong sektor ini,” ungkap Politisi asal dapil Kukar ini. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.