Tinjau Pembangunan Drainase Depsos Atas Balikpapan

Jumat, 28 Juli 2023 223
TINJAU PROGRES : Pimpinan beserta Komisi III DPRD Kaltim saat melakukan peninjauan pembangunan Drainase Sekunder di Jalan MT Haryono, Gg Tumariti, Balikpapan, Kamis (27/7)
Balikpapan. Pimpinan bersama Anggota Komisi III DPRD Kaltim melakukan monitoring lanjutan pembangunan Drainase Sekunder Depsos Atas di Jalan MT Haryono, Gg Tumaritis, Kota Balikpapan, Kamis (27/7).

Monitoring kali ini dihadiri langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Seno Aji, serta sejumlah Anggota Komisi III DPRD Kaltim, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Kaltim Lasidu dan pihak kontraktor CV. Kertajaya Sejahtera, serta Konsultan Supervisi PT. Arcsindo Karya Utama.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pengerjaan lanjutan pembangunan Drainase Sekunder Depsos Atas sejauh ini masih sesuai perencanaan. “Sejauh ini masih on the track, sesuai dengan perencanaan dan target realisasi,” sebutnya.

Berdasarakan hasil peninjauan Anggota DPRD Kaltim, panjang pembangunan drainase untuk Tahun 2023 pengerjaan hanya 227 meter dari total rencana pembangunan drainase sepanjang 1.200 meter.

“Kontaraktor yang sekarang ini masih punya waktu pengerjaan hingga Oktober, dan mereka menyanggupi selesai sesuai jadwal. Kita akan turun sekali lagi nanti untuk memastikan pekerjaan ini,” kata Hamas, sabutan akrabnya Hasanuddin Mas’ud.

Ia juga meminta kepada Komisi III selaku komisi yang membidangi untuk terus melakukan pengawasan pembangunan drainase tersebut. “Apalagi drainase ini tujuannya untuk mengurangi banjir, dan mereduksi banjir akibat dibukanya pintu air pada Bendali di daerah perumahan,” jelas Hamas.

Untuk diketahui, bahwa pembangunan Drainase Depsos Atas ini telah berjalan sejak 2019 lalu, dan dianggarkan secara bertahap melalui APBD Kaltim. Adapun panjang existing saluran depsos atas ini mencapai 1,3 km.

Pada tahun 2019, telah dikerjakan 400 meter. Sementara 2020, pengerjaan drainase sepanjang 260 meter, dan 2021 hanya 74 meter. Untuk 2023, pembangunan drainase ini kembali dikerjakan sepanjang 227 meter dengan anggaran mencapai Rp 4 miliar.

Pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan saluran dinding beton dan pengembalian fasilitas umum. Saat ini, progres hingga akhir Juli pembangunan Drainase Sekunder, rencana realisasi 19,363 persen, telah terlaksana 21,446 persen. Sehingga terdapat deviasi sebesar 2,084 persen. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks