Tingkatkan Angka Kesembuhan, Pasien Covid-19 Perlu Kehadiran Psikiater

Kamis, 4 Februari 2021 742
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ketika memberikan pandangan pada Rapat Forkopimda dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di Kantor Gubernur Kaltim
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan rumah sakit dan tempat yang menjadi wadah isolasi pasien perlu menyediakan psikiater. Ini dimaksudkan untuk menangani stres dan persoalan emosial pasien covid-19.

Hal tersebut dikatakan Politisi Golkar itu disela-sela Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di wilayah Kaltim bersama sejumlah Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kaltim secara virtual, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/2/2021).

Dokter spesialis kejiwaan memiliki peran besar dalam membantu pasien covid-19, salah satunya meningkatkan kepercayaan diri yang berpengaruh terhadap meningkatnya daya tahan tubuh sehingga pasien bisa sembuh lebih cepat.
“Sebagai mantan pasien covid-19 saya memahi betul bagaimana kondisi pasien selama masa karantina, betapa tidak, semua aktifitas dilakukan diatas tempat tidur, tidak bisa di jenguk keluarga, dan ditambah pasien tetangga kamar isolasi ada yang meninggal,” bebernya.

Fakta dilapangan, tidak semua pasien mampu menghadapi situasi dan kondisi di tempat isolasi sehingga tidak sedikit ditemukan pasien justru mengalami penurunan daya tahan tubuh padahal diberikan obat dan vitamin sesuai dengan standar penanganan pasien covid-19.

Pasien yang rentan mengalami stres adalah pasien lansia dan anak-anak dengan kehadiran psikiater diharapkan dapat membantu memberikan rasa nyaman dan aman agar tak merasa kesepian serta dukungan untuk bangkit dari sakit.
“Terkait dengan sarana dan prasarana peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi pasien covid-19, saya mendukung dan setuju apa yang menjadi keinginan pak gubernur untuk memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Pihaknya meminta kepada masyarakat luas untuk dapat mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan mengurangi aktifitas fisik diluar rumah apabila tidak ada hal yang sangat penting, sebab penurunan angka penyebaran covid-19 tidak bisa dilakukan hanya sepihak melainkan disiplin semua orang. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.