Tim Renja Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Rapat Sinkronisasi

17 Februari 2024

Tim Renja DPRD Kaltim Tahun 2025 gelar Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja AKD Tahun 2025 di Hotel Platinum pada Sabtu lalu (17/02).
BALIKPAPAN. Bertempat di Ruang Rapat Ballroom Platinum Hotel &ConventionHall Balikpapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DPRD Kalimantan Timur Tahun 2025 melaksanakan Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2025 bersama seluruh Tenaga Ahli/Kelompok Pakar dan Sekretariat DPRD Kaltim pada Sabtu lalu (17/02).

Tenaga Ahli Renja DPRD Kaltim Farah Silvia menjelaskan, adanya sinkronisasi dengan Tim Renja yang juga di susun di masing-masing AKD bisa disampaikan kepada Anggota Dewan agar bisa dipelajari dan ditetapkan menjadi Renja DPRD Tahun 2025.

Diketahui, untuk tahun 2025, sementara melaksanakan kegiatan yang ada seperti diantaranya Reses, Sosialisasi Perda (Sosper), dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (sosbang).

“Kami (Tim Renja) mengusulkan bahwa diperlukan adanya perubahan nama atau penyebutan dari Sosbang menjadi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD). Perubahan nama terjadi karena dasar hukum pelaksanaannya yang tidak kuat. Untuk komponen kegiatannya tetap, hanya saja karena judulnya berubah, otomatis materinya juga berubah," jelas Farah.

Pada Rapat kali ini, Program baru yang akan dimasukkan kedalam program kerja DPRD tahun 2025 adalah Sosialisasi Rancangan Perda non Propemperda sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang isu-isu yang relevan untuk selanjutnya dijadikan dasar anggota DPRD untuk memasukkan perda inisiatif DPRD

Dan, untuk program Kerja tahun 2025 yakni Diseminasi Rancangan Peraturan Daerah berbasis Panitia Khusus dilaksanakan satu kali dalam masa kerja pansus. Pelaksanaanya dilakukan perkelompok dibagi kedalam tiga cluster wilayah yakni wilayah Selatan (Balikpapan, PPU dan Paser), wilayah Tengah (Samarinda, Kukar, Kubar dan Maahulu), dan wilayah Utara (Bontang, Kutim dan Berau).

Kemudian, Program Kerja selanjutnya adalah Sosialisasi Rancangan Perda non Propemperda yang dilaksanakan masing-masing anggota DPRD dengan komponen sama dengan pelaksanaan Sosialisasi Perda. Progam tersebut masih akan di kaji oleh Bagian Aspirasi dan Fasilitasi sebelum diolah dan dimasukkan kedalam program resmi DPRD tahun 2025.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Sempurnakan Ranperda, Pansus P3TKL DPRD Kaltim Gelar Rakor Serap Saran dan Masukan Disnakertrans Kabupaten/Kota se-Kaltim
admin 25 Mei 2024
0
BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim.   Pertemuan sebagai langkah Percepatan Pembahasan Pansus Ranperda Provinsi Kaltim tentang P3TKL ini terbagi menjadi dua sesi dan berlangsung selama dua hari. Sesi pertama pada 25 Mei dan Sesi kedua pada 26 Mei 2024, keduanya dilaksanakan di Astara Hotel Balikpapan Lantai 6 Magnolia Room Meeting.      Ketua Pansus P3TKL DPRD Kaltim Muhammad Udin membuka dan memimpin jalannya rapat, didampingi Anggota Pansus diantaranya Andi Faisal Assegaf, Syafruddin, Puji Setyowati, Rima Hartati, dan A. Komariah. Hadir diantaranya dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi serta Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara (PPU),  Paser, Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.    “Tujuan dan maksud dari rapat pada hari ini adalah berkoordinasi terkait substansi Ranperda P3TKL. Ranperda P3TKL ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim yang dimana tujuan dan sasaran Perdanya tentu saja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal terutama putra putri daerah terbaik Kaltim,” ucap Muhammad Udin saat memberi pengantar membuka acara pada Sabtu (25/05/24).   Perlindungan yang dimaksud legislator fraksi Golkar ini dijelaskannya sangatlah berkaitan erat dengan dampak besar dari pindahnya Ibu Kota Negara ke Benua Etam. Mengingat akan banyaknya investasi-investasi yang nantinya masuk. Oleh karena itu penting tegasnya untuk menyempurnakan Ranperda guna melindungi hak-hak atas ketenagakerjaan lokal Kaltim.    “Misi kami berkaitan dengan Pansus pembuatan Ranperda P3TKL ini yang pertama dilandasi oleh karena adanya IKN atau Ibu Kota Negara yang pindah di Kalimantan Timur. Nah tentu saja banyak sekali investasi-investasi yang masuk ke Kalimantan Timur baik itu industri maupun yang lain-lain, baik itu dilakukan swasta atau pun pemerintah nantinya. Otomatis ada kepanikan dari masyarakat khususnya kita perwakilan daerah yang ada di Kaltim, jangan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini kalah bersaing dengan SDM yang akan datang,” terangnya.   Selanjutnya Ia turut menginformasikan mengenai hasil kunjungan kegiatan Pansus Ranperda P3TKL beberapa waktu lalu ke Kanwil Kemenkumhan. Setelah melalui proses harmonisasi   pada draft awal Ranperda P3TKL disarankanlah untuk perubahan judul menjadi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.    “Namun hal ini perlu kita pertimbangkan kembali dengan maksud agar tujuan utama dari pembuatan Perda ini yakni perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap tidak terabaikan. Dalam pasal-pasal yang ada itu nanti ada penekanan berkaitan dengan ketenagakerjaan lokal atau tenaga kerja lokal. Terutama berkaitan dengan spesifikasi dan berapa persentase tenaga kerja lokal yang wajib direkrut oleh perusahaan,” imbuhnya.   Inilah yang mendasari Pansus P3TKL DPRD Kaltim semangat untuk mengupayakan perlindungan masyarakat tenaga kerja lokal. Kesempatan emas bagi seluruh anggota pansus untuk menyerap segala saran dan masukan pada pertemuan ini khususnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kaltim yang hadir.   “Kami minta masukannya, saran, kendalanya. Kalau bicara yang baik-baik ya baik semua Perdanya, cuman pengimplementasian atau pada kenyataannya pasti terdapat berbagai macam kendala-kendala. Masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian menjadi pedoman kita atau dasar kita untuk memperbaharui Ranperda tersebut,” seruannya.   Perda ini diperjuangkan Pansus P3TKL DPRD Kaltim juga agar bagaimana kedepannya kaitannya dengan ketenagakerjaan,  putra putri terbaik daerah Kaltim hendaknya dapat didahulukan. Itulah sebabnya tambahnya menerangkan bahwa di dalam Ranperda ini juga ada disebutkan lebih spesifik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengalaman dan pengetahuan masyaraat dalam dunia kerja.   “Kami berharap Ranperda yang kita buat ini sempurna walaupun belum 100%, kami sangat berharap Ranperda ini bisa mengayomi 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain itu juga semoga Ranperda ini bisa kami sempurnakan secepat mungkin, kami berharapnya tidak ada perpanjangan tetapi coba kita lihat barangkali ada perpanjangan. Karena nanti kami akan mengundang perusahaan-perusahaan besar penyumbang tenaga kerja yang besar, kita rapatkan dan kita coba undang di Kabupaten/Kota sesuai dengan perusahaan yang ada. Jadi saling koordinasi,” pungkasnya. (hms11)