Target Molor, Monitoring Komisi III ke Pembangunan Turap Samarinda dan Kukar

Senin, 21 Agustus 2023 144
Monitoring Komisi III ke Pembangunan Turap Samarinda dan Kukar
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim melakukan tinjauan pengerjaan turap ruas jalan akses tol Palaran, belum lama ini. Rombongan terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Ketua Komisi III
Veridiana Huraq Wang, dan sejumlah anggota komisi III Ekti Emanuel, Saefuddin Zuhri, Jawad Sirajuddin serta lainnya. Turut hadir pada tinjauan tersebut Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Hariyadi
dan Kasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Mukhran.

Veridiana Huraq Wang menuturkan realisasi fisik pengerjaan turap ruas jalan akses tol Palaran per 15 Agustus sebesar 48 persen dan realisasi keuangan 30 persen. Realisasi tersebut lebih rendah
dibandingkan target awal yakni sebesar 53 persen.

Hal tersebut disebabkan ada beberapa kendala yang dialami yaitu ijin penutupan jalan karena arus lalu lintas yang padat menuju tol, dan pemindahan tiang listrik yang tidak masuk dalam RAB.

"Proses negosiasi harga dengan PLN terkait pemindahan kedua tiang listrik itu. Proses itu yang kemudian membuat pengerjaan menjadi molor" tuturnya.

Selain itu, kebocoran pipa PDAM juga menambah kendala yang terjadi di lapangan. "Pipa primernya pecah kemudain terjadi kebocoran yang mengakibatkan kondisi dalam tanah menjadi lembek," katanya.

Setelah meninjau pengerjaan turap di areal ruas jalan tol Palaran, dihari yang sama Komisi III melanjutkan perjalanan ke Kutai Kartanegara guna melakukan monitoring pembangunan turap/talud/bronjong ruas jalan Simpang Lembuswana - Sebulu.

Masih didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Hariyadi, dan Kasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Mukhran. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan realisasi
pembangunan turap jalan Simpang Lembuswana - Sebulu baru enam persen.

Kendati demikian pihaknya yakin bahwa pengerjaan akan selesai tidak jauh dari target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan alat yang memadai kemudian tidak ada kendala dilapangan.

"Pengerjaan baru dilaksanakan, arus lalu lintas cukup na dapat tiap harinya tetapi tidak menghambat pengerjaan" katanya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.