Syarifatul Sya'diah dan Usaha Meretas Kesenjangan Pendidikan di Ujung Kaltim

Jumat, 22 November 2024 305
Syarifatul Sya'diah, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), masih menyimpan cerita lama tentang kesenjangan pendidikan. Syarifatul Sya'diah, anggota DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, terutama di pesisir dan pedalaman Berau, perlu perhatian serius. "Pendidikan di Berau memang sudah lumayan baik, tapi kalau dibandingkan dengan Jawa, tentu jauh tertinggal," ujar Syarifatul dengan nada prihatin.

Meski mengakui adanya kemajuan, ia menegaskan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih menumpuk. Infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. "Kalau hanya fokus pada daerah perkotaan, banyak daerah yang tertinggal. Pendidikan di pedalaman harus menjadi perhatian khusus," katanya.

Harapan besar turut disematkan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). la optimistis, keberadaan IKN akan membawa perubahan signifikan, termasuk dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim. Dengan meningkatnya investasi dan perhatian dari pemerintah pusat, Syarifatul berharap Kaltim bisa mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah maju di Indonesia.

Syarifatul juga memaparkan beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Berau bersama DPRD untuk mendongkrak mutu pendidikan. "Kami memberikan 1.000 laptop gratis untuk guru dan membangun 1.000 titik wifi gratis. Ini untuk mendukung digitalisasi pendidikan, terutama agar anak-anak di daerah terpencil tidak ketinggalan," ungkapnya.

Namun, ia tak menutup mata terhadap tantangan besar yang menghadang. Salah satunya adalah masalah akses telekomunikasi. "Sekarang ujian berbasis komputer, jadi kalau di daerah yang masih banyak blank spot, tentu jadi masalah," ujar Syarifatul.

Komitmen itu, katanya, tak boleh surut. Syarifatul menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara serius. "Kami akan terus berusaha agar jaringan telekomunikasi bisa masuk ke daerahdaerah tersebut," tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.