Syarifatul Sya'diah dan Usaha Meretas Kesenjangan Pendidikan di Ujung Kaltim

22 November 2024

Syarifatul Sya'diah, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), masih menyimpan cerita lama tentang kesenjangan pendidikan. Syarifatul Sya'diah, anggota DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, terutama di pesisir dan pedalaman Berau, perlu perhatian serius. "Pendidikan di Berau memang sudah lumayan baik, tapi kalau dibandingkan dengan Jawa, tentu jauh tertinggal," ujar Syarifatul dengan nada prihatin.

Meski mengakui adanya kemajuan, ia menegaskan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih menumpuk. Infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. "Kalau hanya fokus pada daerah perkotaan, banyak daerah yang tertinggal. Pendidikan di pedalaman harus menjadi perhatian khusus," katanya.

Harapan besar turut disematkan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). la optimistis, keberadaan IKN akan membawa perubahan signifikan, termasuk dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim. Dengan meningkatnya investasi dan perhatian dari pemerintah pusat, Syarifatul berharap Kaltim bisa mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah maju di Indonesia.

Syarifatul juga memaparkan beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Berau bersama DPRD untuk mendongkrak mutu pendidikan. "Kami memberikan 1.000 laptop gratis untuk guru dan membangun 1.000 titik wifi gratis. Ini untuk mendukung digitalisasi pendidikan, terutama agar anak-anak di daerah terpencil tidak ketinggalan," ungkapnya.

Namun, ia tak menutup mata terhadap tantangan besar yang menghadang. Salah satunya adalah masalah akses telekomunikasi. "Sekarang ujian berbasis komputer, jadi kalau di daerah yang masih banyak blank spot, tentu jadi masalah," ujar Syarifatul.

Komitmen itu, katanya, tak boleh surut. Syarifatul menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara serius. "Kami akan terus berusaha agar jaringan telekomunikasi bisa masuk ke daerahdaerah tersebut," tutupnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)