Sutomo Jabir Prediksi Renja DPRD Kaltim Segera Tuntas

25 Maret 2022

Rapat Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, di Swissbell Hotel Balikpapan
Balikpapan. Kembali membahas Rencana Kerja DPRD Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2023, Tim Renja DPRD Provinsi Kalimantan Timur secara serius duduk bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim membahas hal tersebut, Selasa (22/3) di Hotel SwissBell Balikpapan. Pembahasan tersebut menurut Ketua Tim Renja DPRD Kaltim, Sutomo Jabir diprediski akan segera tuntas pembahasannya.

"Kami terus mensinkronkan program kerja kita, seperti hari ini program-program apa saja yang muncul dari DPRD maupun dari sekretariat agar nyambung.  Kita terus kejar progressnya karena harus muncul angka sebelum dilakukkanya Musrenbang untuk pembuatan RKPD kita,” kata Sutomo Jabir terkait hasil rapat yang juga dihadiri wakil ketua Tim Renja Fitri Maisyaroh.

Ia menambahkan sinkronisasi angkanya,  sejauh ini sudah  mengarah kesana, tinggal finalisasi sedikit lagi. "Setelah ini kita menampung aspirasi yang telah disampaikan baik dari sekretariat maupun dari DPRD. Salah satunya yang sempat disebut yaitu mempertanyakan overload waktu, itu nanti akan kita formulasikan lagi.Ada waktu beberapa hari kedepan sebelum memasuki jadwal paripurna.  Bisa diparipurnakan sesuai dengan jadwal, dan tidak ada perpanjangan. Sedikit lagi finalisasinya,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Pimpinan DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Untuk diketahui rapat tersebut juga dihadiri seluruh pejabat struktural di Sekretariat DPRD Kaltim. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)