Sutomo Jabir Dukung Kaltim Tuntut Keadilan Keuangan Dari Pusat

25 Agustus 2021

SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengaku mendukung Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperjuangkan hak-hak daerah agar mendapat keadilan keuangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sudah sejak lama Kaltim menjadi daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan sumber keuangan negara khususnya melalui ekploitasi sumber daya alam jadi dinilai wajar apabila menuntut porsi anggaran yang memadai.

Pasalnya, perizinan pertambanganpun telah sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Melihat dampak ekologis yang dihasilkan maka hal yang lumrah Kaltim mendapatkan perhatian lebih sebagai daerah penghasil.

Kaltim saat ini, lanjut dia membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur baik jalan penghubung antar provinsi dan kabupaten/kota juga termasuk sarana dan prasarana publik di Kawasan pedesaan dan terpencil.

“Memiliki daerah yang luas dan anggaran yang terbatas membuat Kaltim memiliki PR besar soal infrastruktur. Dari hasil keluhan masyarakat jalan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan, baik jalan antar desa maupun jalan menuju areal pertanian,”jelasnya.

Ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Realisasi program pembangunan fisikpun diprediksi sulit tercapai maksimal hingga akhir tahun ini.(adv/hms4)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Sosialisasi Perda Kendaraan Bermotor, Sutomo Jabir ke Sambaliung Berau
admin 6 Desember 2021
0
BERAU. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terselenggaranya pembangunan secara berkelanjutan, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah di kampung Sei Bebanir Bangun kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala Kampung dan sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari pemuka agama hingga tokoh pemuda serta menghadirkan Mupit Datusahlan dan Mochammad Masrun sebagai narasumber. Dalam uraiannya, Sutomo Jabir berharap kegiatan tersebut sebagai ajang untuk mencerdasarkan masyarakat dan Perda nomor 1 tahun 2019 dapat dipahami baik secara kontekstual hingga realisasi Perda. Selain itu Perda yang disosialisasikan dapat meningkatkan PAD kabupaten Berau secara khusus dan provinsi Kaltim secara umum. “Dalam meningkatkan PAD tentu sektor pajak merupakan salah satu sumber yang terus kita genjot, sebab dengan meningkatkan PAD maka secara otomatis PAD makin sehat,” paparnya. Sabtu (4/12/2021). Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, mulai dari membuka mitra dengan sektor swasta hingga memperbanyak kantor samsat. “Alhamdulillah sudah banyak fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak salah satunya pembangunan kantor samsat diberbagi pelosok,” tambahnya. Oleh karena itu, politisi PKB dapil kota Bontang, Kutai Timur dan kabupaten Berau itu juga mengharapkan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam mengawasi pembangunan di Kaltim. “Pertama masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan lewat Musrenbang, reses DPRD serta mengawasi kegiatan saat dijalankan, nah itu salah satu bentuk masyarakat terlibat aktif dalam instrumen pembangunan,” lanjutnya. (adv/hms7)