Sukmawati Apresiasi Festival Ekonomi Kreatif Paser Jadi Ajang Promosi Potensi Daerah

Sabtu, 17 September 2022 64
Anggota DPRD Kaltim Sukmawati saat menghadiri Festival Ekonomi Kreatif Paser,baru-baru ini
Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia, anggota DPRD Kaltim Sukmawati mengapresiasi kegiatan festival ekonomi kreatif Paser yang berlangsung 17 sampai 28 September 2022

Apresiasi tersebut lantaran event yang terdiri serangkaian acara yang bertempat di kawasan Gentung Temiang ini dinilai memperkenalkan sekaligus memberi wadah UMKM Paser. Khususnya dalam menyambut ibu kota negara (IKN) di Kaltim.

Apresiasi karena terkait Paser menjadi penyangga IKN. Sehingga dengan adanya ekonomi kreatif, mungkin mereka nanti bisa menambah income per kapita para pelaku ekonomi kreatif di Paser. Apalagi nanti kan akan banyak yang datang ke Paser,” ungkap Sukmawati yang hadir saat pembukaan festival, Sabtu (17/9/2022).

“Nah dengan adanya ekonomi kreatif, mudah-mudahan mereka bisa terbantulah ekonominya. Kalau saya sih menilainya di situ,” sambung legislator dari Paser ini.

Karenanya Sukmawati berharap kegiatan semacam ini selalu dilaksanakan. Apalagi festival ini turut diikuti peserta dari luar daerah salah satunya Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Saya minta kepada Pemkab Paser agar kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahun. Dan ekonomi kreatif di Paser bisa berkembang,” tutup perempuan yang pernah menjabat Camat Tanah Grogot ini.(adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks