SMAN 10 Samarinda Jadi Sekolah Percontohan Nasional, Agusriansyah Ridwan Tegaskan Komitmen Pendidikan Berbasis Nilai Bangsa

Rabu, 18 Juni 2025 59
APRESIASI : Agusriansyah Ridwan saat menghadiri kunjungan kerja Wamenristekdikti Prof. Stella Christie di SMAN 10 Samarinda, Rabu (18/6),

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menghadiri kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamenristekdikti), Prof. Stella Christie, bersama Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, di SMAN 10 Samarinda, Rabu (18/6). Kehadirannya mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam agenda strategis penguatan pendidikan nasional.
 

Dalam kesempatan tersebut, Wamenristekdiktimemperkenalkan program prioritas nasional bertajuk “Sekolah Garuda Transformasi”, sekaligus menetapkan SMAN 10 Samarinda sebagai salah satu sekolah percontohan. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan masa depan yang mampu mencetak generasi muda unggul dan kompetitif di panggung global.
 

Menanggapi kepercayaan tersebut, Agusriansyah menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas dipilihnya SMAN 10. “Kita bersyukur Kalimantan Timur, melalui SMAN 10 Samarinda, ditunjuk sebagai Sekolah Garuda Transformasi. Saya percaya ini bukan akhir, melainkan awal dari tumbuhnya ‘Sekolah Garuda Baru’ di wilayah-wilayah lain,” ujarnya.
 

Politikus dari Fraksi PKS ini menegaskan, pengembangan program pendidikan seharusnya mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, keberlanjutan, dan perlindungan hukum agar layanan pendidikan berkualitas dapat diakses seluruh anak bangsa, bukan hanya segelintir kelompok yang telah siap bersaing secara global.
 

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak boleh hanya diukur dari standar luar negeri.
 

“Jangan sampai kita terbawa arus persepsi bahwa pendidikan yang unggul hanya berasal dari luar. Kita harus percaya bahwa kearifan lokal dan kultur Indonesia justru menjadi kekuatan utama. Kurikulum dan ekosistem pendidikan kita harus berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Meski jalannya bertahap, ini adalah proyek strategis untuk menjaga kedaulatan dan membuktikan Indonesia mampu mencetak SDM unggul berwawasan kebangsaan,” tegasnya.
 

Agusriansyah pun mendorong sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan adanya dukungan konkret, termasuk dalam bentuk kebijakan anggaran. Salah satu contohnya adalah program Gratispol dari Pemprov Kaltim yang dianggapnya sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah. (adv/hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)