KUTAI KARTANEGARA – Upaya menyelaraskan program pembangunan daerah terus diperkuat. Salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi dan Sarkowi V. Zahry, turut hadir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Tenggarong ini, pada Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Gedung BPU Kantor Camat Tenggarong tersebut mengusung tema “Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan” untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Acara ini dibuka secara resmi oleh Camat Tenggarong, Sukono, dan dihadiri oleh jajaran tokoh masyarakat serta perwakilan desa/kelurahan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan dukungannya terhadap 1.400 usulan yang masuk dan berkomitmen mengawalnya agar mendapatkan porsi dalam APBD Provinsi Kaltim. Ia menjelaskan bahwa prioritas akan diarahkan pada peningkatan konektivitas jalan provinsi, mulai dari jalur Tenggarong, Bukit Biru, Jahab, hingga ke wilayah Kutai Barat. "Kami dari DPRD Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan Musrenbang kita hari ini. Terdapat 1.400 usulan, usulan-usulan yang memang menjadi ranahnya provinsi, pasti akan kita cover melalui APBD Provinsi Kaltim." ucap Reza.
Legislator fraksi Gerindra ini juga menyoroti perlunya perbaikan drainase dan peningkatan utilitas lingkungan melalui pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di kawasan pemukiman. "Kami di Komisi III berkomitmen memastikan usulan masyarakat terkait infrastruktur, terutama akses jalan dan drainase di wilayah Tenggarong, masuk dalam skala prioritas. Transformasi berbasis kewilayahan tidak akan terwujud tanpa konektivitas yang mumpuni. Kita ingin di 2027, tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antar-kelurahan," ujar tegas.
Sementara dari sektor ekonomi, Reza mendorong masyarakat untuk mengusulkan program ketahanan pangan, khususnya di bidang peternakan seperti penggemukan sapi serta pembibitan kambing dan ayam petelur melalui dinas terkait di provinsi. Ia pun menambahkan bahwa bantuan sosial seperti sarana prasarana pendidikan untuk SMA/SMK dan SLB, serta program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga kurang mampu, akan terus dikawal keberlanjutannya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menekankan bahwa transformasi pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. "Musrenbang ini menjadi sangat penting karena di sinilah kita menyelaraskan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kita ingin memastikan bahwa transformasi pembangunan ini benar-benar berbasis pada kewilayahan dan menyentuh kebutuhan riil di tingkat bawah." ucap Sarkowi.
Sarkowi menjelaskan bahwa penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan primer di tingkat kecamatan harus menjadi prioritas utama guna mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, ia juga menaruh perhatian serius pada masalah lingkungan, terutama upaya penanganan banjir yang masih sering dikeluhkan oleh warga di beberapa titik wilayah Tenggarong.
Lebih lanjut, Sarkowi mengajak jajaran pemerintah kecamatan untuk lebih proaktif dalam melakukan sinkronisasi data usulan. Hal ini dinilai penting agar program-program yang diusulkan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Tenggarong. "Masalah banjir masih menjadi keluhan yang sering kami terima. Oleh karena itu, sinergi antara usulan di tingkat kecamatan dengan perencanaan di tingkat provinsi harus benar-benar matang. Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran, sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar efektif menyelesaikan masalah masyarakat." pungkasnya. (hms11)
Kegiatan yang digelar di Gedung BPU Kantor Camat Tenggarong tersebut mengusung tema “Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan” untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Acara ini dibuka secara resmi oleh Camat Tenggarong, Sukono, dan dihadiri oleh jajaran tokoh masyarakat serta perwakilan desa/kelurahan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan dukungannya terhadap 1.400 usulan yang masuk dan berkomitmen mengawalnya agar mendapatkan porsi dalam APBD Provinsi Kaltim. Ia menjelaskan bahwa prioritas akan diarahkan pada peningkatan konektivitas jalan provinsi, mulai dari jalur Tenggarong, Bukit Biru, Jahab, hingga ke wilayah Kutai Barat. "Kami dari DPRD Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan Musrenbang kita hari ini. Terdapat 1.400 usulan, usulan-usulan yang memang menjadi ranahnya provinsi, pasti akan kita cover melalui APBD Provinsi Kaltim." ucap Reza.
Legislator fraksi Gerindra ini juga menyoroti perlunya perbaikan drainase dan peningkatan utilitas lingkungan melalui pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di kawasan pemukiman. "Kami di Komisi III berkomitmen memastikan usulan masyarakat terkait infrastruktur, terutama akses jalan dan drainase di wilayah Tenggarong, masuk dalam skala prioritas. Transformasi berbasis kewilayahan tidak akan terwujud tanpa konektivitas yang mumpuni. Kita ingin di 2027, tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antar-kelurahan," ujar tegas.
Sementara dari sektor ekonomi, Reza mendorong masyarakat untuk mengusulkan program ketahanan pangan, khususnya di bidang peternakan seperti penggemukan sapi serta pembibitan kambing dan ayam petelur melalui dinas terkait di provinsi. Ia pun menambahkan bahwa bantuan sosial seperti sarana prasarana pendidikan untuk SMA/SMK dan SLB, serta program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga kurang mampu, akan terus dikawal keberlanjutannya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menekankan bahwa transformasi pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. "Musrenbang ini menjadi sangat penting karena di sinilah kita menyelaraskan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kita ingin memastikan bahwa transformasi pembangunan ini benar-benar berbasis pada kewilayahan dan menyentuh kebutuhan riil di tingkat bawah." ucap Sarkowi.
Sarkowi menjelaskan bahwa penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan primer di tingkat kecamatan harus menjadi prioritas utama guna mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, ia juga menaruh perhatian serius pada masalah lingkungan, terutama upaya penanganan banjir yang masih sering dikeluhkan oleh warga di beberapa titik wilayah Tenggarong.
Lebih lanjut, Sarkowi mengajak jajaran pemerintah kecamatan untuk lebih proaktif dalam melakukan sinkronisasi data usulan. Hal ini dinilai penting agar program-program yang diusulkan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Tenggarong. "Masalah banjir masih menjadi keluhan yang sering kami terima. Oleh karena itu, sinergi antara usulan di tingkat kecamatan dengan perencanaan di tingkat provinsi harus benar-benar matang. Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran, sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar efektif menyelesaikan masalah masyarakat." pungkasnya. (hms11)
-thumb.jpg)
