Sinergi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Hadiri Halal Bihalal Gubernur Kaltim

Selasa, 1 April 2025 15
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono, Abdul Giaz, dan Fadly Imawan hadiri Halal Bihalal hari kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, di Pendopo Odah Etam
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono, Abdul Giaz, dan Fadly Imawan hadiri Halal Bihalal hari kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, di Pendopo Odah Etam, Selasa (1/4).

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud beserta istri menyambut hangat kehadiran para tamu. Tampak hadir Bupati dan Ketua DPRD Paser, Walikota dan Pimpinan DPRD Balikpapan, Bupati dan Pimpinan DPRD Penajam Paser Utara, Sekdaprov Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, Kapolda Kaltim, sejumlah Perusda, Tokoh Agama, dan lainnya.

Hasanuddin Mas'ud menyambut positif terhadap keinginan Gubernur Kaltim untuk membangun sinergitas yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, hanya melalui sinergitas maka segala kemajuan di berbagai bidang akan mampu dicapai. Termasuk disparitas antara daerah perbatasan dan pedalaman dengan daerah perkotaan.

"Tadi disampaikan pak gubernur, daerah perbatasan memiliki persoalan mahalnya harga sembako, jalan rusak, serta lainnya. Tentu kedepan akan dibangun akses jalan yang mampu memangkas jarak tempuh, ini solusi yang baik" sebutnya. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2025/2026, Komisi IV DPRD Kaltim Upayakan Formulasi Penyempurnaan SPMB Lebih Baik
Berita Utama 16 Juli 2025
0
BALIKPAPAN. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama dalam agenda monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baba beserta Anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki dan Fuad Fakhruddin, Rabu (16/7/25). Bertandangnya Komisi IV DPRD Kaltim ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur kali ini adalah bagian dari upaya Komisi IV untuk memastikan proses SPMB berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon siswa khususnya di wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Evaluasi ini dilakukan mengingat SPMB, yang kini mengusung istilah "domisili" menggantikan "zonasi" dan memiliki beragam jalur seperti afirmasi, prestasi, dan domisili, adalah gerbang awal bagi ribuan calon pelajar untuk menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK di Kaltim. Dalam kunjungannya, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba disambut langsung oleh Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim Winarno beserta jajaran staf terkait. Pertemuan ini membahas secara mendalam progres, kendala, dan strategi yang diterapkan dalam SPMB tahun ini. "Kunjungan kami hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Baba. Diungkapkan Baba, Komisi IV DPRD Kaltim ingin mengetahui bagaimana progress pelaksanaan sistem terbaru yang diterapkan di lapangan, khususnya di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara, mengingat kedua daerah ini memiliki dinamika penerimaan siswa yang cukup tinggi. Terkait sistem dan aplikasi SPMB tahun 2025, Baba mengamati bahwa pada tahap awal pelaksanaannya terpantau aman, namun di fase selanjutnya sempat terjadi beberapa kendala yang menyebabkan prosesnya menjadi kurang teratur. "Kami memahami bahwa saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh pihak terkait," tambahnya. Komisi IV juga menyoroti persiapan sekolah dalam menampung jumlah siswa baru serta pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah. Lebih lanjut, Bapak Baba menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim untuk memformulasikan sistem SPMB agar menjadi lebih baik lagi. "Salah satu langkah konkret yang akan kami ambil adalah melakukan studi banding ke Disdikbud dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Jawa Timur. Kami ingin menyerap dan mempelajari bagaimana pelaksanaan SPMB di daerah lain yang dianggap berhasil. Harapannya, pengalaman dan praktik terbaik tersebut bisa kami adopsi dan adaptasi untuk terus memperbaiki sistem SPMB di Kalimantan Timur agar lebih baik lagi di masa mendatang," tegasnya. Rencana studi banding tersebut, seyogyanya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPRD Kaltim untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna menyempurnakan sistem penerimaan murid baru di Provinsi Kalimantan Timur, demi terciptanya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. (hms11/ca)