Sinergi Pengembangan Wisata Pesisir DPRD Kaltim Dukung Optimalisasi Biduk-Biduk sebagai Tourism Belt Unggulan

Selasa, 15 Juli 2025 134
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, didampingi Anggota DPRD Kaltim, berpose di tepi Danau Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Selasa (15/7/2025).
BERAU – Kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ke Pulau Kaniungan dan Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Selasa (15/7), menjadi momen strategis dalam memperkuat sektor pariwisata pesisir.

Didampingi Anggota DPRD Kaltim Apansyah, Husin Djufrie, dan Syarifatul Sya’diah, serta sejumlah pejabat dan tokoh, kunjungan tersebut membuka babak baru dalam pengembangan destinasi wisata kelas dunia di Kabupaten Berau. Disampaikan, Apansyah, kunjungan orang nomor satu di Benua Etam tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Biduk-Biduk memiliki daya tarik wisata kelas dunia yang layak mendapat perhatian lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan.

“Labuan Cermin dan Kaniungan bukan hanya destinasi indah, tapi juga simbol potensi ekonomi dan budaya yang harus kita kelola secara berkelanjutan,” kata Apansyah usai bersama-sama mengunjungi kedua destinasi tersebut.

Ia menerangkan, bahwa kawasan Biduk-Biduk memiliki ekosistem wisata yang saling melengkapi, dari danau dua rasa Labuan Cermin, pesona bawah laut Kaniungan, hingga pantai dan hutan tropis yang masih alami.

Kunjungan Gubernur tambah dia, menjadi validasi bahwa kawasan ini siap dikembangkan sebagai tourism belt unggulan Kalimantan Timur. Senada, Koleganya di DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata dan perikanan.

“Jika dikelola dengan baik, sektor-sektor ini bisa mendatangkan pendapatan signifikan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Agar seluruh upaya pengembangan wisata dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, pria yang akrab disapa Husin ini menekankan pentingnya regulasi yang terstruktur dan jelas guna menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal. Ia menyebut, pengelolaan pariwisata pesisir tidak cukup hanya dengan investasi dan promosi, tetapi harus menyertakan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

“Masyarakat lokal harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata. Mereka adalah pihak yang paling memahami karakter wilayahnya, sekaligus memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan aktivitas ekonomi,” tegas Husin.

DPRD lanjut Husin, mendukung penuh komitmen Pemprov Kaltim yang tertuang dalam RPJMD untuk membenahi infrastruktur wisata, termasuk akses jalan, penginapan, dan fasilitas kebersihan.

“Infrastruktur dasar seperti akses jalan, penginapan yang representatif, dan fasilitas kebersihan harus segera dibenahi. Ini adalah pondasi utama agar wisatawan merasa nyaman dan destinasi kita mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” bebernya.

Karenanya, DPRD Kaltim mendorong strategi promosi yang lebih agresif dan terarah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Promosi yang efektif, menurut Husin, harus dikemas dengan narasi lokal yang kuat dan didukung oleh kolaborasi lintas sektor.

“Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan fisik dan penguatan citra destinasi, kita yakin, Biduk-Biduk sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya dikenal, tetapi juga dikunjungi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Studi Tiru Tata Kelola Migas di Blora. Banggar Menggali Referensi Pengelolaan Sumur Rakyat untuk Optimalisasi PAD dan PI Migas
Berita Utama 6 Juli 2026
0
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan studi tiru ke DPRD Kabupaten Blora, Senin (06/07/2026). Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama jajaran, dengan tujuan menggali referensi tata kelola pengeboran dan pengelolaan sumur minyak masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, serta Anggota Banggar DPRD Kaltim, Abdulloh dan Baba. Turut hadir Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Darmawan, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, Muhammad Iqbal, beserta staf dan tenaga ahli Banggar DPRD Kaltim. Kedatangan rombongan DPRD Kaltim disambut hangat oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustofa beserta jajaran pemerintah daerah dan mitra usaha migas. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis mengenai pengalaman Blora dalam mengelola lebih dari dua ribu sumur rakyat yang telah dilegalkan melalui kerja sama dengan Pertamina. Hasanuddin menegaskan bahwa keberhasilan Blora dalam mengorganisasi pengelolaan sumur tua menjadi sumber PAD legal dan aman layak dijadikan contoh. Mekanisme pengawasan, pembagian manfaat ekonomi, hingga upaya meminimalkan konflik sosial dan dampak lingkungan menjadi poin penting yang dipelajari. Selain itu, kunjungan ini juga memperkaya referensi DPRD Kaltim dalam mengawal optimalisasi Participating Interest (PI) 10 persen pada pengelolaan blok migas lepas pantai di Kalimantan Timur, seperti Blok Muara Bakau dan Blok East Sepinggan. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Hasil diskusi menunjukkan bahwa Kalimantan Timur belum masuk dalam skema pengelolaan sumur tua karena belum pernah melaporkan aktivitas pengeboran ilegal kepada pemerintah pusat. Banggar DPRD Kaltim menegaskan perlunya langkah cepat agar potensi migas dapat dikelola secara legal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD Kaltim.