Sigit Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan

15 November 2021

KENANG : Wakil ketua DPRD kaltim Sigit Wibowo saat mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk mengenang jasa para pahlawan, Rabu (10/11) lalu.
SAMARINDA. Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap Tanggal 10 November kembali diperingati dengan menggelar upacara di Taman Makam Palawan (TMP). Tak terkecuali di Kaltim, pemerintah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan upacara di  TMP, Rabu (10/11).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan momentum Hari Pahlawan bukan sekedar menjalankan acara seremonial. Lebih dari itu, sebagai warga negara yang berkiprah saat ini, tentu saja wajib mengapresiasi perjuangan para pahlawan yan telah gugur.

“Artinya, walaupun dalam masa pendemi covid saat ini, tentu saja perjuangan kita tidak terhenti. Program pembangunan tetap harus dijalankan, kemudian peningkatan SDM haru terus digalakkan. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan, harus dapat menginspirasi kita,” ucapnya usai mengikuti upacara.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah bersama-sama bahu membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

“Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai–nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,” sebut Hadi. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)