Sharing Mekanisme Pembahasan APBD

Senin, 17 Juli 2023 149
DISKUSI : Anggota Banggar DPRD Kaltim saat berdiskusi dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Ady Anshar terkait mekanisme pembahasan APBD.
MAKASSAR – Belum lama ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparatif terkait Mekanisme Pembahasan APBD yang ada di Dprd Provinsi Sulawesi Selatan.

Kunjungan Banggar DPRD Kaltim dipimpin oleh Anggota Banggar H Baba didampingi Anggota Banggar Andi Harahap, Agus Aras, dan Ismail ST. Sementara, Banggar DPRD Kaltim diterima oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Ady Anshar didampingi Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Sulsel.

Dari hasil pertemuan, disampaikan H Baba, bahwa secara umum mekanisme pembahasan APBD di DPRD Sulsel tidak jauh berbeda dengan di DPRD Kaltim. “Hanya saja, yang membedakan adalah tingkat koopertif atau harmonisasi hubungan antara legislatif dan eksekutif, seperti yang disampaikan Pak Ady Anshar,” ujarnya, Jum'at (6/7) lalu.

Untuk itu lanjut dia, DPRD Sulsel menyarankan agar DPRD maupun pemerintah daerah dalam hal ini gubernur harus intens membangun komunikasi sehingga tercipta keharmonisan. “Jika keharmonisan terbangun dengan baik, tentu akan berdampak baik pula dalam pembahasan anggaran, yang mengarah pada peningkatan pembangunan di daerah,” sebut H Baba.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, hasil sharing atau diskusi antara DPRD Kaltim dengan DPRD Sulses akan menjadi satrategi tersendiri dalam meningkatkan pembangunan di Kaltim, khsusunya dalam aspek pembahasan anggaran. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks