Seno Aji Hadiri Musrenbang Desa Manunggal Daya

Rabu, 6 Oktober 2021 250
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2022 di Desa Manunggal Daya
SEBULU. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2022 yang dilaksanakan di gedung serbaguna Gajah Mada Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (5/10).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Mas’ud selaku Kepala Desa Manunggal Daya dan selanjutnya dibuka oleh Camat Sebulu Edy Fahruddin serta diikuti sejumlah Ketua RT, kelompok tani dan masyarakat Desa Manunggal Daya. Dalam sambutannya Seno Aji mengatakan, rencana-rencana yang sudah disusun agar dapat berjalan dengan baik dan apabila diperlukan bantuan keuangan maka pihaknya akan berkomunikasi dengan Kepala Desa.
Politisi partai Gerindra ini mengatakan bahwa tahun ini akan memberikan anggaran dan meminta anggaran kepada pemerintah provinsi adalah terutama untuk jalan poros dari patung Lembuswana sampai Muara Kaman.

“Tahun ini syukur Alhamdulillah, kita sudah ada sekitar 62 milyar dan sedang dikerjakan saat ini,” ujarnya. Sebenarnya di anggaran perubahan ini masih ada sekitar 15 milyar untuk menyelesaikan sisanya. Namun, kata Seno Aji, sepertinya anggaran perubahan ini terpotong untuk anggaran Covid 19. “Tapi ini untuk kesehatan kita semua, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan pembangunan desa ke arah yang lebih baik dan maju lagi,” bebernya. Yang jelas, lanjutnya, kami mewakili DPRD Kaltim datang memberikan sumbangsih untuk arah pembangunan bagi desa-desa yang memerlukan bantuan. “Ada sekitar 260 lebih desa dan kelurahan yang harus kita angkat bersama di Kutai Kartanegara ini,” kata Seno sapaan akrabnya.
Ia berharap semoga apa yang di musyawarahkan dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut dapat bermanfaat bagi semua untuk kemudian bersama-sama membangun desa. "Alhamdulillah tahun ini saya sudah menyalurkan aspirasi ke beberapa tempat di Kabupaten Kukar. Mudahan-mudahan ke depan kita bisa memperoleh hasilnya," pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Paripurna DPRD Kaltim ke-35: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 12 September 2025
0
Samarinda— DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas kerja sama intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Anggaran bukan hanya angka. Ia adalah cerminan visi pembangunan dan keberanian menjawab tantangan daerah secara konkret,” tambahnya. Sementara, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi aktual dan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, dan Sekda Kaltim, disaksikan seluruh peserta rapat. Momen ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar tahapan selanjutnya berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim. Suasana rapat berlangsung khidmat dan terbuka untuk publik, mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran daerah. (adv/hms6)