Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Bimtek. Penguatan SDM untuk Layanan Legislatif Unggul

Sabtu, 25 Oktober 2025 121
BIMTEK : Sekretariat DPRD Kaltim ketika menggelar Bimtek di Balikpapan.

SAMARINDA – Sekretariat DPRD Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Service Excellent Culture Building, Public Speaking and Effective Communication Skill, serta Pelatihan Penyusunan Policy Brief di Hotel Jatra Balikpapan, pada 25–26 Oktober 2025.
 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, guna memperkuat fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Kaltim.

 

Suriansyah, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, saat membacakan sambutan Sekretaris DPRD  (Sekwan) Kaltim, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah cerminan semangat kolaborasi lintas sektor dan wujud nyata komitmen Pemprov Kaltim.

 

“Pelaksanaan Bimtek maupun pelatihan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor, sekaligus wujud nyata komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Kami di Sekretariat DPRD Kaltim meyakini, sumber daya manusia yang unggul adalah kunci utama keberhasilan transformasi birokrasi dan pembangunan daerah,” jelasnya.

 

Ia berharap, kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan investasi kompetensi yang harus benar-benar dimanfaatkan. “Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan penuh kesungguhan, kedisplinan, serta keterbukaan pikiran. Jadikan forum ini sebagai wadah belajar bersama, saling berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring kerja,” pesannya. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks