Samsun Prihatin, Kaltim Over Energi Tapi Masih Ada Desa Tanpa Listrik

12 Oktober 2023

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun tegaskan semua daerah di Kaltim harusnya sudah teraliri listrik. Menurutnya, sangatlah tidak layak jika masih ada daerah yang belum memiliki akses untuk menikmati listrik. "Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak layak lagi kalau ada daerah yang enggak punya listrik. Mestinya ya sudah teraliri semua," tegasnya.

Samsun mengatakan, untuk tingkat elektrifikasi di Kaltim harusnya sudah di atas 90 persen. Sebagai informasi, elektrifikasi adalah proses powering menggunakan listrik. Biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar. "Kalau pun ada yang belum, saya menduga itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada," tambah Samsun.

Samsun mengatakan, mungkin terdapat biaya yang lebih besar untuk dialirkan ke suatu desa yang letaknya memang jauh. Namun menurutnya, hal tersebut tak bisa dijadikan alasan. "Kan sudah ada energi baru terbarukan (EBT). Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, sudah ada beberapa desa yang telah menggunakan energi tenaga surya," ujarnya.

Menurut Samsun, menghadirkan EBT dengan tenaga surya menjadi opsi yang paling memungkinkan di Kaltim. Caranya bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Terkhusus desa-desa yang memang sulit terjangkau dengan aliran listrik, solusinya bisa dengan mendirikan PLTS komunal. Hal tersebut perlu didukung oleh Pemprov Kaltim. "Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemkab, kalau bisa didukung juga oleh pemprov," tandasnya.(adv/hms7)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)