Rapat Paripurna DPRD Kaltim Ke - 28

Jumat, 1 September 2023 266
Sekwan Norhayati saat menyampaikan laporan kegiatan masa sidang kedua tahun 2023 pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Jumat (1/9).
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke – 28 masa sidang 2023 dengan agenda pengesahan agenda kegiatan masa sidang ketiga tahun 2023, penyampaian laporan kegiatan masa sidang kedua tahun 2023, penutupan masa sidang kedua tahun 2023 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2023 di ruang rapat Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jumat (1/9).  
 
Memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Sekretaris DPRD Kaltim (Sekwan) Norhayati Usman serta dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Kaltim.
 
Muhammad Samsun mengatakan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim telah menyusun jadwal kegiatan masa sidang ketiga tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023, dan telah diketahui oleh seluruh Anggota DPRD Kaltim.
 
“Maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan kepada Anggota Dewan yang terhormat, apakah agenda kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang ketiga tahun 2023, dapat diterima dan disetujui..?,” tanya Samsun. “Setuju..!,” jawab seluruh Anggota Dewan secara aklamasi.
 
Selanjutnya, agenda rapat yaitu penyampaian laporan kegiatan masa sidang kedua tahun 2023. Samsun mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan tolok ukur bagi Anggota Dewan untuk mengetahui hasil kerja DPRD Kaltim selama 4 bulan yang telah lalu. 

“Dengan harapan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur kiranya dapat terus meningkatkan produktivitas, pengabdian serta kinerja sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur,” ujar Samsun.
 
Sementara, Sekwan Norhayati mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa sidang kedua tahun 2023 senantiasa diinformasikan kepada setiap masa sidang tahun berjalan dalam rapat paripurna.
 
“Dalam rangka melaporkan hasil berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan dewan,” ucap Nunung sapaan akrabnya.
 
Ia melanjutkan, pelaksanaan kegiatan yang disampaikan pada prinsipnya adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat juga dalam rangka menjalankan amanat perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kaltim serta Sekretariat DPRD Kaltim.
 
“Upaya peningkatan produktivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus dilakukan secara optimal dan sinergis, melalui pelaksanaan program kegiatan serta penjadwalan kegiatan kerja DPRD pada masa sidang kedua tahun 2023 ini. Sehingga mampu menyelesaikan sejumlah capaian hasil kerja sesuai dengan target, waktu dan tingkat prioritasnya,” urainya.
 
“Walaupun proses agenda dan penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sering mengalami perubahan, dikarenakan semakin meningkatnya dan padatnya kegiatan kedewanan yang kesemuanya memiliki tingkat urgensi yang sama. Namun secara umum tidak mempengaruhi penyelesaian kegiatan yang menjadi prioritas,” imbuhnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banggar DPRD Kaltim Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran, Dorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi PAD
Berita Utama 11 Maret 2026
0
BALIKPAPAN – Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang menuntut kemandirian anggaran daerah, optimalisasi sektor pendapatan asli kini menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur.  Sebagai bagian dari mandat konstitusional dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan langkah proaktif untuk memastikan setiap potensi pajak dan retribusi dikelola secara maksimal demi mendukung kemajuan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Bumi Etam. Guna memastikan fungsi tersebut berjalan optimal, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah Balikpapan, Jalan Mulawarman, pada Rabu (11/3/26). Kunjungan ini difokuskan pada monitoring dan evaluasi capaian pendapatan daerah, khususnya realisasi pajak dan retribusi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2026. Rombongan Banggar yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana serta anggota Banggar lainnya Sayid Muziburrahman, Baba, Safuad, Sarkowi V. Zahry, Muhammad Darlis Pattalongi, dan Selamat Ari Wibowo disambut hangat oleh Kepala UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Balikpapan, Willy, serta Kabid P2 STDP Bapenda Kaltim, Purwanto. Dalam arahannya, Ananda Emira Moeis menekankan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan strategis dewan yang meliputi perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan realisasi di lapangan. Ia menggarisbawahi pentingnya kemandirian fiskal Kalimantan Timur di tahun 2026, mengingat adanya kebijakan pusat terkait pengalihan dana transfer. "Tahun 2026 ini kita diminta oleh Pemerintah Pusat untuk lebih mandiri secara PAD. Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, porsi PAD kini mencapai 70,59% dari total postur APBD kita," ujar Ananda. Ia menambahkan bahwa Banggar ingin memastikan apakah target yang telah disepakati pada triwulan pertama ini sudah berjalan sesuai harapan dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Melengkapi hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memberikan pandangan bijaksana terkait pentingnya pendekatan yang humanis namun tetap tegas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ia menyoroti perlunya solusi bagi masyarakat yang mungkin terlewat atau lupa akan kewajiban perpajakannya. "Peningkatan kepatuhan pajak bukan sekadar masalah angka, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan daerah. Kita harus mampu merangkul mereka yang mungkin terlewat atau lupa dengan kewajibannya melalui keseimbangan antara punishment (sanksi) dan reward (penghargaan). Dengan adanya apresiasi bagi yang patuh, kita membangun budaya sadar pajak yang lebih positif," tutur Yenni. Yenni juga menyatakan keprihatinannya atas tren penurunan PAD yang dimulai sejak tahun 2025 dan potensi berlanjutnya tren tersebut di tahun 2026. Ia pun mempertanyakan langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk memitigasi risiko tersebut. "Mengingat realisasi pajak pada 2025 sempat tumbuh negatif sebesar -19,64%, kami ingin memastikan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengatasi potensi penurunan di tahun ini agar target pembangunan tidak terhambat," tambahnya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, target Pendapatan Daerah Kaltim TA 2026 ditetapkan sebesar Rp14,25 Triliun, dengan realisasi per 10 Maret 2026 mencapai Rp1,76 Triliun (12,35%). Khusus untuk sektor Pajak Daerah, realisasi berada di angka Rp1,09 Triliun (12,08%) dari target Rp9,06 Triliun, sementara Retribusi Daerah menunjukkan progres yang lebih cepat yakni sebesar 16,37% atau senilai Rp184,44 Miliar. Menanggapi hal tersebut, Bapenda Kaltim telah menyiagakan langkah optimalisasi melalui status "Digital" dengan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) mencapai 97%. Berbagai program inovatif seperti layanan SIMPATOR, E-SAMSAT, hingga pemberian insentif berupa Reward Emas bagi wajib pajak taat pada periode 1 Maret - 30 Juni 2026, diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran penurunan pendapatan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. "Kami berharap diskusi hari ini menghasilkan langkah konkret yang membawa manfaat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur," tutup Ananda. (Hms11)
Indeks