Program Pro UMKM Perlu Disosialisasikan

Selasa, 7 November 2023 172
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Menuju UMKM Kompetitif, Selasa (7/11).
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didaulat untuk membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (7/11). 

Pada kesempatan itu, Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud menyampaikan apresiasinya kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menggelar kegiatan bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. 

Ia menjelaskan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebenarnya telah membuat banyak program guna memberikan dukungan dan perhatiannya kepada pelaku usaha khususnya UMKM. Hanya kurang disosialisasikan sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui banyak tentang informasi tersebut. 

"Berbagai program yang pro terhadap UMKM sebenarnya banyak, mulai dari bantuan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian akses perizinan yang mudah karena berbasis online, dan masih banyak lainnya," sebutnya. 

Selain itu, juga banyak program pendampingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Banyak sebenarnya hanya saja memang harus lebih banyak lagi disosialisasikan dengan tujuan menjadi support pada yang sudah berjalan, dan menarik minat usaha bagi para generasi muda," imbuh Politikus Golkar ini. 

Ia menambahkan UMKM terbukti menjadi penopang perekonomian masyarakat. Terbukti disaat pandemi Covid-19 banyak usaha besar yang terkena dampaknya bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar. Namun tidak demikian dengan UMKM yang justru mampu bertahan. 

Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim menuturkan ditengah ketatnya persaingan dunia kerja, UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. 

"Di Kecamatan Balikpapan Selatan ini jumlah penduduknya yang terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertetangga dengan IKN, karena itu menciptakan semakin tetatnya persaingan usaha. Kegiatan ini hadir untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif,"sebut Hakim. 

Hadirnya Ketua DPRD, lanjut dia, merupakan bentuk dukungan provinsi khususnya dewan terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. "Kami  mengapresiasi atas dukungan pak Ketua DPRD tidak hanya untuk UMKM saja tetapi juga terhadap banyak sektor mulai dari pendidikan dan infrastruktur di Balikpapan Selatan khususnya, melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan,"ucap Hakim mengakhiri. (adv/hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)