Program Pro UMKM Perlu Disosialisasikan

Selasa, 7 November 2023 202
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Menuju UMKM Kompetitif, Selasa (7/11).
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didaulat untuk membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (7/11). 

Pada kesempatan itu, Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud menyampaikan apresiasinya kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menggelar kegiatan bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. 

Ia menjelaskan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebenarnya telah membuat banyak program guna memberikan dukungan dan perhatiannya kepada pelaku usaha khususnya UMKM. Hanya kurang disosialisasikan sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui banyak tentang informasi tersebut. 

"Berbagai program yang pro terhadap UMKM sebenarnya banyak, mulai dari bantuan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian akses perizinan yang mudah karena berbasis online, dan masih banyak lainnya," sebutnya. 

Selain itu, juga banyak program pendampingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Banyak sebenarnya hanya saja memang harus lebih banyak lagi disosialisasikan dengan tujuan menjadi support pada yang sudah berjalan, dan menarik minat usaha bagi para generasi muda," imbuh Politikus Golkar ini. 

Ia menambahkan UMKM terbukti menjadi penopang perekonomian masyarakat. Terbukti disaat pandemi Covid-19 banyak usaha besar yang terkena dampaknya bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar. Namun tidak demikian dengan UMKM yang justru mampu bertahan. 

Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim menuturkan ditengah ketatnya persaingan dunia kerja, UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. 

"Di Kecamatan Balikpapan Selatan ini jumlah penduduknya yang terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertetangga dengan IKN, karena itu menciptakan semakin tetatnya persaingan usaha. Kegiatan ini hadir untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif,"sebut Hakim. 

Hadirnya Ketua DPRD, lanjut dia, merupakan bentuk dukungan provinsi khususnya dewan terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. "Kami  mengapresiasi atas dukungan pak Ketua DPRD tidak hanya untuk UMKM saja tetapi juga terhadap banyak sektor mulai dari pendidikan dan infrastruktur di Balikpapan Selatan khususnya, melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan,"ucap Hakim mengakhiri. (adv/hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.