Program Pro UMKM Perlu Disosialisasikan

Selasa, 7 November 2023 164
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Menuju UMKM Kompetitif, Selasa (7/11).
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didaulat untuk membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (7/11). 

Pada kesempatan itu, Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud menyampaikan apresiasinya kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menggelar kegiatan bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. 

Ia menjelaskan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebenarnya telah membuat banyak program guna memberikan dukungan dan perhatiannya kepada pelaku usaha khususnya UMKM. Hanya kurang disosialisasikan sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui banyak tentang informasi tersebut. 

"Berbagai program yang pro terhadap UMKM sebenarnya banyak, mulai dari bantuan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian akses perizinan yang mudah karena berbasis online, dan masih banyak lainnya," sebutnya. 

Selain itu, juga banyak program pendampingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. "Banyak sebenarnya hanya saja memang harus lebih banyak lagi disosialisasikan dengan tujuan menjadi support pada yang sudah berjalan, dan menarik minat usaha bagi para generasi muda," imbuh Politikus Golkar ini. 

Ia menambahkan UMKM terbukti menjadi penopang perekonomian masyarakat. Terbukti disaat pandemi Covid-19 banyak usaha besar yang terkena dampaknya bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar. Namun tidak demikian dengan UMKM yang justru mampu bertahan. 

Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim menuturkan ditengah ketatnya persaingan dunia kerja, UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. 

"Di Kecamatan Balikpapan Selatan ini jumlah penduduknya yang terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertetangga dengan IKN, karena itu menciptakan semakin tetatnya persaingan usaha. Kegiatan ini hadir untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif,"sebut Hakim. 

Hadirnya Ketua DPRD, lanjut dia, merupakan bentuk dukungan provinsi khususnya dewan terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. "Kami  mengapresiasi atas dukungan pak Ketua DPRD tidak hanya untuk UMKM saja tetapi juga terhadap banyak sektor mulai dari pendidikan dan infrastruktur di Balikpapan Selatan khususnya, melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan,"ucap Hakim mengakhiri. (adv/hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)