Program Makan Bergisi Gratis Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 22 Mei 2025 73
NARASUMBER : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menjadi narasumber acara Diskusi Publika TVRI Kaltim
SAMARINDA – Progam Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan di 27 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang tersebar di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Program yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat itu dinilai Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis memberikan banyak dampak positif. Selain memberikan manfaat kesehatan dan
tumbuh kembang anak, makan bergizi gratis juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Setelah kami lihat turun ke lapangan melihat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),melihat dapur makan bergizi gratis ternyata hal ini juga membuka banyak lapangan pekerjaan
khususnya di Kalimantan Timur yang kita lihat ini,” jelas Ananda Emira Moeis saat menjadi narasumber acara Diskusi Publika TVRI Kaltim, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, makan gizi gratis menjadi prospek yang baik untuk petani-petani lokal. Ia mencontohkan, saat melakukan kunjungan lapangan ke dapur milik Pak Tigor di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memproduksi makanan untuk 3500 siswa per hari.

“Dapur-dapur makan bergizi ini kan mendapat suplai bahan dari para petani lokal. Bahkan, permintaan suplai menjadi bertambah. Ini prospek yang positif bagi petani untuk menambah
lebih produksinya,”terangnya.

Politikus PDIP itu mengakui permodalan masih menjadi kendala dari para petani lokal untuk meningkatkan kwantitas dan kualitas hasil produksinya karena itu ia meminta agar pemerintah
dapat membantu memberikan kemudahan pemberian modal usaha.

Kendati demikian, perlu adanya perhatian dan pengawasan mulai dari perencanaan,pelaksanaan hingga evaluasi program sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota.

“OPD terkait pun seperti Dinas Kesehatan juga kami harapkan bisa berperan aktif untuk niali gizinya. Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaatnya dan juga tentunya Dinas Pertanian
karena ini juga menyambut programnya Pak Prabowo terkait swasembada pangan. Jadi ini bisa menjadi satu program yang bisa satu kesatuan,”katanya.(hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks