Politisi PDIP Kaltim Ingin Memantik Semangat Perempuan

Jumat, 25 Oktober 2024 330
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis
SAMARINDA. Ananda Emira Moeis, politisi perempuan dari Kalimantan Timur (Kaltim), terus menunjukkan dedikasinya dalam dunia politik. Pada usia 40 tahun ini, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan hak-hak perempuan. Perjalanan politiknya pun saat ini semakin kuat dengan berbagai peran penting di organisasi dan partai, terlebih sebagai Wakil Ketua II DPRD Kaltim pada periode keduanya di Lembaga perwakilan rakyat itu.

Menurut Ananda, ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara langsung. Ia akan aktif berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan fokus khusus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan. “Saya ingin posisi ini juga memantik semangat perempuan hebat di luar sana. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika saya bisa berada di sini, kalian juga bisa,” beber Ananda.

Kecintaan Ananda pada dunia politik tumbuh bersama PDI Perjuangan, partai yang memberinya ruang untuk berkembang. Ananda mengapresiasi langkah partai tersebut, dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. “Saya bangga dengan PDI Perjuangan yang terus mendorong partisipasi perempuan. Ini menjadi semangat saya untuk terus berjuang, demi kesetaraan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya beberapa waktu lalu usai dinobatkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Ananda yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda menyadari, tanggung jawabnya tidak hanya berhenti pada jabatan dan partisipasi. Ia menekankan pentingnya regenerasi dan pemberdayaan perempuan di Katim, agar semakin banyak perempuan yang aktif dan berkontribusi bagi daerahnya.

Sebagai sosok publik, cucu mantan Kepala Daerah Kaltim IA Moeis ini berusaha menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk percaya bahwa kontribusi dan keterlibatan mereka sangat berarti. Nanda, sapaan akrabnya, memandang politik sebagai wadah pengabdian, dan peran yang dijalankannya saat ini disebutnya sebagai amanah yang akan terus saya diemban dengan sepenuh hati. “Tanggung jawab sebagai politisi adalah memastikan suara masyarakat terdengar, dan kepentingan publik diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.” tutupnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, hingga Bendahara KNPI Kaltim, Ananda terus mendorong pembangunan daerah melalui kolaborasi dan pemberdayaan komunitas. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)