Pertemuan BNPB dan Pemprov Kaltim, Makmur Soroti Kurangnya Nakes

Rabu, 4 Agustus 2021 84
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka koordinasi penanganan covid-19 bersama Pemprov Kaltim serta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi  dan kabupaten/kota se Kaltim, Rabu (4/8).

Pada pertemuan yang digelar secara virtual tersebut, Makmur menyampaikan sejumlah hal yang patut menjadi perhatian bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan standar pelayanan kesehatan khususnya di masa pandemi covid-19.

Ia mengatakan saat ini hampir di seluruh kabupaten/kota se Kaltim masih kekurangan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Pihaknya berharap kondisi ini bias di atasi dan dapat menjadi perhatian pemerintah.

“Dokter dan perawat sangat kurang, ini dapat dilihat dari banyaknya rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien yang jumlahnya terus bertambah tiap harinya. Kalau dibiarkan tentu membuat pelayanan jadi kurang maksimal,”tuturnya.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasanan alat kesehatan masih kurang merata khususnya pada pusat kesehatan masyarakat di pedesaan dan pedalaman yang masih banyak kekurangan dari berbagai sisi termasuk infrastruktur.

“Warga pedesaan ini juga harus mendapatkan perhatian, puskesmas harus dipenuhi sarana dan prasarananya karena akses dari pemukiman penduduk kerumah sakit cukup jauh bahkan ada yang harus menempuh perjalanan berjam-jam ini kendala serius bagi pasien yang harus mendapatkan penanganan segera,”tegasnya. (adv/hms4)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)