Perlu Kerjasama Antar Kepala Daerah Guna Menekan Inflasi

Kamis, 18 Agustus 2022 133
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama unsur Forkopimda Kaltim saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022, dengan tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan” yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta.

Rapat tersebut juga diikuti Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan sejumlah unsur Forkopimda Kaltim di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/8).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa situasi yang dihadapi adalah situasi yang tidak mudah, dunia menghadapi situasi yang sulit, semua negara menghadapi situasi yang sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid yang belum pulih, dan beberapa negara masih berada pada angka yang tinggi, kemudian masuk dan muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi dan krisi keuangan. 

“Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannyatidak normal. Kita tidak bolehbekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal. Tidak memeakai standar baku, para menteri, gubernur, bupat, walikota juga sama, nggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, nggak bisa kita bekerja yang melihat makronya saja, tidak akan jalan, percaya saja.

Dan saya mau walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan tim inflasi di pusat agar dapat mengendalikan inflasi,” beber Joko Widodo.

Makmur HAPK ditemui usai mengikuti acara Rakornas yang sebelumnya juga mengikuti acara Peluncuran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022, menyampaikan selamat atas peluncuran mata uang tersebut. Kemudian terhadap upaya tim yang melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi guna menekan inflasi di Kaltim.

“Saya lihat ini kerja keras kepala daerah masing-masing kabupaten/kota. Sebenarnya, kalau bicara inflasi ini, yang pertama dulu, ketersediaannya dulu, kebutuhan masyarakat kita, dilihat yang mana yang mengakibatkan inflasi kita tinggi tentunya kita harapakan beberapa harga-harga barang yang belum sampai jangkauan masyarakat kita evaluasi,” ujar Makmur.

Politisi partai Golkar ini juga menambahkan bahwa Presiden mengharapakan antar daerah dapat bekerjasama sesuai potensi yang ada, saling mengisi antara setiap kabupaten/kota.

“Saya kira, dengan diciptakan itu, kita akan mampu menekan inflasi. Tapi kalau tidak ada ketersediaannya, ya jelas ini satu tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini mampu di implementasikan,” pungkasnya. (adv/hms8).
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)