Perlu Kerjasama Antar Kepala Daerah Guna Menekan Inflasi

Kamis, 18 Agustus 2022 144
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama unsur Forkopimda Kaltim saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022, dengan tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan” yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta.

Rapat tersebut juga diikuti Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan sejumlah unsur Forkopimda Kaltim di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/8).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa situasi yang dihadapi adalah situasi yang tidak mudah, dunia menghadapi situasi yang sulit, semua negara menghadapi situasi yang sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid yang belum pulih, dan beberapa negara masih berada pada angka yang tinggi, kemudian masuk dan muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi dan krisi keuangan. 

“Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannyatidak normal. Kita tidak bolehbekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal. Tidak memeakai standar baku, para menteri, gubernur, bupat, walikota juga sama, nggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, nggak bisa kita bekerja yang melihat makronya saja, tidak akan jalan, percaya saja.

Dan saya mau walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan tim inflasi di pusat agar dapat mengendalikan inflasi,” beber Joko Widodo.

Makmur HAPK ditemui usai mengikuti acara Rakornas yang sebelumnya juga mengikuti acara Peluncuran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022, menyampaikan selamat atas peluncuran mata uang tersebut. Kemudian terhadap upaya tim yang melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi guna menekan inflasi di Kaltim.

“Saya lihat ini kerja keras kepala daerah masing-masing kabupaten/kota. Sebenarnya, kalau bicara inflasi ini, yang pertama dulu, ketersediaannya dulu, kebutuhan masyarakat kita, dilihat yang mana yang mengakibatkan inflasi kita tinggi tentunya kita harapakan beberapa harga-harga barang yang belum sampai jangkauan masyarakat kita evaluasi,” ujar Makmur.

Politisi partai Golkar ini juga menambahkan bahwa Presiden mengharapakan antar daerah dapat bekerjasama sesuai potensi yang ada, saling mengisi antara setiap kabupaten/kota.

“Saya kira, dengan diciptakan itu, kita akan mampu menekan inflasi. Tapi kalau tidak ada ketersediaannya, ya jelas ini satu tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini mampu di implementasikan,” pungkasnya. (adv/hms8).
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.