Perkuat Sinergitas dan Optimalisasi Peran Legislatif, DPRD Kaltim Gelar Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota

Minggu, 15 Juni 2025 46
Bimtek: Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur mengikuti Bimbingan Teknis di Yogyakarta, 14-15 Juni 2025, guna memperkuat sinergitas dengan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
YOGYAKARTA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada sinergitas kemitraan antara DPRD dan eksekutif, pada Sabtu dan Minggu (14 -15/6/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip Good Governance, memperkuat kemitraan antara DPRD dan eksekutif, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.

“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Ekti, kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk membekali Legislator Kaltim, terutama yang baru bergabung di DPRD Kaltim periode 2024-2029, dengan pemahaman mendalam tentang penjabaran RPJMD dan teknis pelaksanaannya.

Salah satu harapan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah, agar Anggota DPRD Kaltim memiliki bekal yang cukup untuk memahami setiap aspek yang terkandung dalam RPJMD.  “Kegiatan ini menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menambah wawasan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengawal implementasi RPJMD,” ujar Ekti.

Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Anada Emira Moeis, mengatakan bahwa pemantapan dan penyegaran dalam Bimtek ini sangat penting agar DPRD selalu diperbarui dengan pedoman hukum terbaru.

“DPRD harus terus di-update dan diperbarui terkait pedoman dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penguatan peran dan fungsi lembaga DPRD,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini memiliki dampak besar bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Kaltim. “Harapannya, setelah Bimtek ini, seluruh anggota DPRD semakin serius dalam bekerja untuk mendorong pembangunan Kaltim yang merata dan tentunya demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Salah satu pembahasan penting dalam Bimtek ini adalah penyusunan RPJMD, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Kemendagri, Fernando H. Siagian, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan acuan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan harus berbasis data dan hasil evaluasi dari periode sebelumnya.

“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga strategi konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.

Fernando juga menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan RPJMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program yang masuk dalam RPJMD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran dan transparansi menjadi hal utama yang harus diperhatikan,” tambahnya.

Materi dalam Bimtek juga mencakup berbagai aspek penting, mulai dari struktur pemerintahan hingga kajian perpajakan dan pendapatan daerah. Selain itu, sesi diskusi turut membahas relevansi materi dengan tantangan yang dihadapi legislator dalam menyusun kebijakan daerah. Sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD menjadi bukti bahwa pelaksanaan Bimtek ini berjalan interaktif dan responsif terhadap kebutuhan peserta. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)