Peringati Hari Jadi ke-356, Tantangan Samarinda Semakin Komplek

Senin, 22 Januari 2024 154
Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, dan sejumlah anggota DPRD Kaltim Puji Setyowati, Agus Suwandi, dan Saefuddin Zuhri saat hadir pada rapat paripurna DPRD Samarinda dengan agenda Hari Jadi Kota Samarinda ke-356, Senin (22/1/2024).

SAMARINDA. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri rapat paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan I Tahun 2024 dengan agenda Hari Jadi Kota Samarinda ke-356, Senin (22/1/2024).

Hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, didampingi sejumlah anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Samarinda, yakni Puji Setyowati, Agus Suwandi, dan Saefuddin Zuhri.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sugiono dan dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan Walikota Samarinda Andi Harun.

Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub mengakui Samarinda telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan positif khususnya di bidang pembangunan.

"Banyak capaian-capaian baru yang kita lihat, problem-problem kota sudah banyak yang mulai teratasi dengan baik," tuturnya.

Kendati demikian, tantangan Kota Samarinda semakin kompleks sehingga diperlukan kerja kolaboratif seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kedepan, pihaknya akan mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih aktif menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam menyelesaikan problematika pembangunan dalam arti luas.

Hal tersebut dikatakan Politikus PPP ini disebabkan seiring dinamika Samarinda menuju Kota Metropolitan.

"Indikatornya, kalau diperhatikan Kota ini (Samarinda.red) tidak pernah tidur. Aktifitas setiap jam sudah luar biasa, ditambah seiring dengan keberadaan IKN," katanya.

Menurutnya, keberadaan IKN tentu memberikan dampak yang besar sehingga menambah persoalan Samarinda menjadi semakin komplek.  

Salah satunya, dari segi eko sosial baru yang sebelumnya dinilai belum ditemukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu ada program serius dari pemerintah untuk antisipasi persoalan tersebut.

Ia menjelaskan, solusi dari hal tersebut diantaranya dengan melakukan deteksi dini problem-problem sosial yang diperkirakan  nantinya akan muncul kedepan.

Memiliki slogan "Kota Beradap", Samarinda sudah saatnya menyiapkan kriteria-kriteria dan berbagai persyaratannya sudah harus dipersiapkan sejak dini. "Dibuat kerangkanya, dibangun secara bertahap dan perlahan. Saya yakin kalau semua berkolaborasi bersama membangun dan menata kota ini, pasti akan menjadi titik baru yang melahirkan kota peradaban yang tidak hanya sloganistik tetapi melahirkan masyarakat yang benar-benar memiliki karakter, berbudaya, dan beradap," jelasnya. (hms4) 

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)
Indeks