Pansus LKPj Sampaikan Rekomendasi Terhadap Mitra Komisi I

Rabu, 12 Juni 2024 103
SAMPAIKAN REKOMENDASI : Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono saat membacakan Rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2024) lalu.

SAMARINDA. Dalam rangka perbaikan kinerja Pemprov Kaltim, Pansus DPRD Kaltim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 telah menyampaikan rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2024) lalu.

 

Ketua Pansus Pembahas LKPj, Sapto Setyo Pramono menyampaikan, atas dasar dokumen RPJMD 2019-2023, RKPD Tahun 2023, LKPj Gubernur TA 2023, Notulen RDP, serta temuan-temuan dari Uji Petik Lapangan di Wilayah Selatan, Utara dan Tengah, LHP BPK, maka pansus memberikan rekomendasi kepada Pj Gubernur berdasarkan mitra kerja bidang komisi sesuai urusan pemerintahan daerah.

 

Rekomendasi dibagi dalam empat bagian, yakni rekomendasi mitra kerja bidang Komisi I, rekomendasi mitra kerja Komisi II, rekomendasi mitra kerja Komisi II, dan rekomendasi mitra kerja bidang Komisi IV. Dikatakan dia, pada mitra kerja Komisi I, pansus telah merangkum rekomendasi yang mencakup urusan pemerintahan umum, ketertiban, pertahanan dan keamanan, kependudukan, komunikasi dan informasi, hukum dan peraturan perundang-undangan, pertanahan, kepegawaian/aparatur, sosial, politik, organisasi kemasyarakatan, badan pengembangan wilayah dan perbatasan, kerja sama antar lembaga dan perizinan. “Ada sebelas OPD dilingkungan Pemprov Kaltim, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kaltim, yang mendapat rekomendasi dari pansus,” sebut Sapto.

 

Rekomendasi disampaikan Sapto diantaranya, Pj. Gubernur memerintahkan Sekda, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setdaprov Kaltim dan Dinas PUPR PERA Kaltim untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Otorita IKN guna memperjelas dan mempercepat penyelesaian masalah delineasi dan status wilayah.

 

“Persoalannya adalah, sejumlah desa seperti Desa Tamapole, Desa Maridan dan sebagian Desa Muara Pantuan tidak masuk peta wilayah perencanaan IKN dan RTRW Kaltim. Karena itu, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti,” terang dia.

 

Selain itu, pansus juga meminta kepada  Pj. Gubernur agar memerintahkan Sekda selaku Ketua TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Kepala BPKAD dan Kepala BAPPEDA Kaltim merancang pedoman dan formula dasar perhitungan bantuan keuangan sebagai alat bantu perumusan kebijakan untuk penentuan besaran bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota secara berkeadilan berdasarkan kebutuhan dan urgensi di lapangan.

 

Untuk Inspektorat, pansus memberikan rekomendasi meminta Pj. Gubernur memerintahkan Inspektorat membuat publikasi informasi tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat dan hasil pemeriksaan BPK. “Kami juga meminta Pj. Gubernur memerintahkan Inspektorat memberikan tembusan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat kepada DPRD,” ujarnya.

 

Tak kalah penting lanjut Sapto, pansus meminta kepada Pj. Gubernur agar memerintahkan Inspektorat untuk membuat laporan dan penjelasan rutin tahunan perkembangan mengenai keseluruhan rekomendasi yang ditindaklanjuti dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPRD.

 

“Termasuk meminta kepada Pj. Gubernur memerintahkan Inspektorat segera melakukan pendampingan kepada Disperindagkop Kaltim untuk penyelesaian temuan BPK terhadap Pembangunan Gedung Galeri UMKM, dan memantau terus proses administrasi Pembangunan Gedung Galeri UMKM tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya,” bebernya.

 

Rekomendasi untuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, pansus meminta kepada Pj. Gubernur memerintahkan Diskominfo bersama Biro Hukum menyusun regulasi atau Rancangan Peraturan Gubernur untuk menjadi pedoman pelaksanaan kontrak dan syarat kerja sama instansi pemerintah dengan media cetak, dan media elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Pansus juga meminta Pj. Gubernur memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai walidata wajib berkoordinasi aktif dengan Lembaga vertikal, perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam rangka membangun big data yang akurat, Comprehensive dan handal,” terang dia.

 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Pansus LKPj meminta Pj. Gubernur memerintahkan BPSDM untuk melakukan percepatan optimalisasi pelayanan standar, sertifikasi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

 

Terkhusus kepada semua perangkat daerah mitra Komisi I, Pansus LKPj meminta kepada Pj. Gubernur memerintahkan semua perangkat daerah yang memperoleh rekomendasi DPRD, wajib segera menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara tertulis kepada Inspektorat dan Inspektorat meneruskan kepada DPRD, baik yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti.


“Karena kenyataannya, masih banyak rekomendasi DPRD yang tahun-tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti yang terus menumpuk menjadi pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,” tandasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks