Pansus LKPJ Minta Pemprov Inventaris Bangunan Mangkrak

Senin, 8 Mei 2023 174
Melakukan Uji Petik ke sejumlah tempat, Pembangunan Galeri UMKM di Balikpapan, Sabtu (6/5) lalu.
BALIKPAPAN. Sutomo Jabir Ketua Pansus DPRD Kaltim pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2022, meminta kepada Pemprov Kaltim agar menginventaris bangunan mangkrak yang pembangunannya tertunda dan berjalan lambat yang dana suntikan dari APBD Kaltim.

Hal itu disampaikan Politikus yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltim Bidang Infrastruktur ini usai pansusnya mengunjungi pembangunan Gedung Galeri UMKM di Jalan  Marsma R Iswayudi Sepinggan, Balikpapan, Sabtu (6/5).

Pembangunan yang berjalan lambat dan tertunda itu menjadi salah satu target pansus pada pembahasan LKPJ kali ini. “Kedepan kita meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menginventaris bangunan-bangunan yang setengah jadi (mangkrak,red). Yang pembangunannya dari dana APBD Kaltim untuk segera dituntaskan. Ini lebih urgent daripada merombak atau membangun gedung baru yang masih layak dan bisa dipakai. Pembangunan harus melihat skala prioritas,” pungkas Sutomo Jabir.

Dalam kunjungan Pansus LKPJ, dijelaskan Sutomo bahwa selain meminta data dan keterangan dari dinas terkait pansus juga perlu uji petik melihat langsung ke lokasi, apalagi proyek pembangunan Galeri UMKM yang lokasinya cukup strategis dan masyarakat tentu mengetahuinya. “Ada kegiatan pembangunan yang belum dilanjutkan. Ada kegiatan tapi tidak selesai kan masyarakat bertanya, apalagi ini lokasinya tepat di depan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Orang lalu Lalang, dengan proyek tahun tunggal pada tahun 2022 lalu,” ungkap Sutomo.

Ditambahkan Sutomo Jabir, proyek ini memang dengan anggaran yang bertahap. Sepertinya terlihat, bangunannya belum selesai. Tahun ini (2023) dianggarkan lagi kelanjutannya tapi belum selesai juga.Politikus muda PKB ini berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim lebih mengutamakan pekerjaan yang setengah jadi seperi Galeri UMKM di Balikpapan ini.

“Uang sudah masuk sejak 2022 Tahun lalu namun belum berfungsi, ditambah lagi Tahun 2023 ini sebesar Rp 26 Miliar namun belum juga selesai. Kalau misalnya itu diforsir tahun ini, berkaca banyaknya kantor-kantor lain dengan anggaran lebih besar yang dirombak langsung jadi. Mestinya bangunan seperti ini bisa langsung jadi,” tegas Sutomo.

Sehingga Sutomo sangat menyayangkan hal ini, belum lagi kekhawatirannya jika tahun depan tidak disetujui anggarannya, maka akan mangkrak lagi.(adv/hms5
TULIS KOMENTAR ANDA
Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Rakernas X PKK 2025, Peran Strategis PKK dalam Mendorong Pembangunan Nasional
Berita Sekretariat 8 Juli 2025
0
SAMARINDA – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 yang digelar di Plenary Hall Convention Center Sempaja, Samarinda, Selasa (8/7/2025). Acara yang dihadiri lebih dari 2.500 peserta ini menjadi ajang konsolidasi gerakan PKK secara nasional. Rakernas kali ini mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, yang menegaskan komitmen PKK dalam mendukung delapan agenda pembangunan nasional (Asta Cita). Forum ini juga menghasilkan tiga dokumen strategis nasional, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK. Dalam kesempatan tersebut, Sekwan DPRD Kaltim Norhayati Usman menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang memiliki peran vital dalam pembangunan, khususnya melalui pemberdayaan keluarga di tingkat akar rumput. "PKK bukan sekadar gerakan, tapi ujung tombak pembangunan melalui 10 program pokoknya. Kontribusinya dalam sektor pendidikan dan kesehatan bahkan mencapai sekitar 60 persen,” ungkap Norhayati. Norhayati juga menggarisbawahi bahwa program prioritas PKK akan difokuskan pada penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, serta penguatan pendidikan dan ketahanan keluarga. Ia menekankan perlunya pengelolaan organisasi yang efisien dengan SDM yang berkualitas. PKK, lanjutnya, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, LSM, hingga media untuk memperluas dampak program yang dijalankan. "Rakernas ini bukan sekadar forum, tapi ruang strategis untuk menyatukan gerak dan gagasan, agar PKK semakin modern, berdampak, dan mampu membawa keluarga Indonesia menuju kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” terang Norhayati. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyatakan bahwa Rakernas ini menjadi ruang sinergi antara arah kebijakan PKK dan visi-misi presiden, serta penyelarasan dengan RPJMN 2025–2029. "Rakernas ini memperkuat posisi keluarga sebagai basis utama pembangunan nasional,” ujar Tri Dihadiri ribuan peserta, Rakernas PKK yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk tersebut menjadi salah satu forum organisasi perempuan terbesar di tahun ini.(Hms10)