Pansus LKPj Cross Check Proyek Infrastruktur di Balikpapan

Kamis, 22 April 2021 639
RAPAT PANSUS :Pansus LKPj saat melaksanakan rapat dengan UPTD Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I Balikpapan, Senin (19/4/2021)
BALIKPAPAN. Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 melakukan cross check sejumlah program pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Ketua Pansus LKPj Andi Harahap mengatakan pihaknya akan memaksimalkan waktu yang diberikan yakni selama satu bulan. Oleh sebab itu dalam melakukan cek lapangan pansus membagi dalam beberapa kelompok.

Adapun kelompok satu terdiri dari Andi Harahap (ketua), Hasanuddin Mas’ud, Eddy Sunardi Darmawan, Syafruddin, dan Baba. “Kelompok satu ini bertugas meninjau proyek pembangunan Kaltim Tahun 2020 di Balikpapan. seperti pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Teritip Balikpapan, kelantujan pembangunan pelindung pantai/pemecah ombak Pantai Manggar, dan lainnya,” kata Andi Harahap disela-sela pertemuan Pansus LKPj dengan UPTD Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I Balikpapan, Senin (19/4/2021) siang.

Ia mengatakan berdasarkan dari laporan pihak UPTD PIPU seluruh pengerjaan proyek progresnya sudah 100 persen baik fisik maupun serapan keuangan. Hasil yang sama ketika pansus melakukan cross check lapangan dan hasilnya pekerjaan sesuai dengan target.

Kepala UPTD Pengelolaan Infrastruktur PU Wilayah I Deny Wardhana mengatakan terkait pembangunan Jalan KM 5,5 Balikpapan – Kariangau yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2020 itu mulai dikerjakan 17 September 2020 dengan total anggaran Rp 6. 464.000.000. (adv/hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Shemmy Permata Sari Dorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan SDM di Bontang
Berita Utama 7 Juli 2025
0
SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi masyarakat Kaltim khususnya masyarakat Bontang, mulai dari ketimpangan gender hingga tantangan ketenagakerjaan. “Perempuan bukan sekadar pendamping, mereka adalah mitra strategis dalam pembangunan. Kita harus membuka ruang yang lebih luas bagi mereka untuk berkontribusi di sektor publik dan ekonomi,” ujar Shemmy. Shemmy juga menyoroti kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Timur yang mencapai angka 0,441 pada tahun 2024, naik dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, tren ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong kesetaraan. “Kenaikan IKG adalah sinyal bahwa kita belum cukup berhasil dalam memberdayakan perempuan. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan,” tegasnya. Selain isu gender, Politis Golkar ini juga menekankan pentingnya pelatihan berbasis industri bagi generasi muda di Bontang. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan Blembaga pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru. “Kita perlu membekali pemuda dengan keterampilan yang aplikatif. Mereka harus bisa menjadi pelaku usaha, bukan hanya pencari kerja,” tambahnya. Meski demikian, Shemmy juga menyampaikan apresiasi terhadap organisasi perempuan di Bontang, seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor. (adv/hms6)
Indeks