Pahlawan Pangan di Kaltim Kurang Perhatian

Senin, 7 Juni 2021 145
Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun
SAMARINDA - Kaltim mempunyai wilayah sangat luas, lahan yang masih terjaga kelestariannya berpotensi besar meningkatkan produksi perkebunan dan pertanian di Benua Etam.

Ketersediaan pangan di Kaltim seharusnya tidak bergantung pada provinsi lain, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Saat ini, provinsi yang ditunjuk sebagai ibu kota negara (IKN) baru malah minim produksi pertanian dan perkebunannya.

Fakta ini diakui Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat didatangi ke Gedung E hari Jumat (4/6/2021). “Kita punya petani, lahan luas, dan subur hingga cuaca mendukung. Hanya saja kurang support serta keseriusan dari pemerintah terhadap penanganan petanian,” ungkapnya.

Pemerintah harus memberikan support seperti perlindungan terhadap lahan pertanian serta bertindak tegas ketika ada aktivitas penyerobotan lahan. “Contoh paling nyata adalah lahan pertanian yang dibiarkan beralih fungsi menjadi pertambangan,” katanya.

Kemudian, kurangnya fasilitas mulai dari irigasi, peralatan pertanian, penyuluh pertanian lapangan (PPL), infrastruktur dan akses yang tidak memadai membuat hasil produksi pangan di Kaltim berkurang.

Politikus PDI-P ini tidak mengelak ketika disinggung bahwa lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai pertambangan bertebaran di Benua Etam. “Lalu bagaimana upaya pencegahannya, pemerintah dan aparat penegak hukum saja yang dapat menindaklanjuti. Dewan hanya bisa menganalisa dan mengkritik tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi, karena yang punya kewenangan hanya eksekutif dan yudikatif,” jelasnya.

Samsun sangat mendukung dan antusias sekali terhadap perkembangan pangan di Kaltim, karena kebutuhan orang banyak merupakan hal vital yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. “Seperti saat ini, apabila terjadi pandemi jika mau lockdown malah nggak bisa karena pangan masih bergantung daerah lain. Kalau pasokan tercukupi, mau lockdown berapa hari pun tidak masalah,” terangnya.

Manusia bergantung pada pasokan pangan yang diproduksi oleh para petani, maka ia berharap masyarakat luas dapat menghargai pahlawan pangan tersebut. “Mulai dari bangun lalu tidur, dan bangun lagi itu kita bergantung dengan produk pertanian. Petani adalah pahlawan pangan dan mereka berjasa,” tegasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.