Pahlawan Pangan di Kaltim Kurang Perhatian

7 Juni 2021

Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun
SAMARINDA - Kaltim mempunyai wilayah sangat luas, lahan yang masih terjaga kelestariannya berpotensi besar meningkatkan produksi perkebunan dan pertanian di Benua Etam.

Ketersediaan pangan di Kaltim seharusnya tidak bergantung pada provinsi lain, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Saat ini, provinsi yang ditunjuk sebagai ibu kota negara (IKN) baru malah minim produksi pertanian dan perkebunannya.

Fakta ini diakui Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat didatangi ke Gedung E hari Jumat (4/6/2021). “Kita punya petani, lahan luas, dan subur hingga cuaca mendukung. Hanya saja kurang support serta keseriusan dari pemerintah terhadap penanganan petanian,” ungkapnya.

Pemerintah harus memberikan support seperti perlindungan terhadap lahan pertanian serta bertindak tegas ketika ada aktivitas penyerobotan lahan. “Contoh paling nyata adalah lahan pertanian yang dibiarkan beralih fungsi menjadi pertambangan,” katanya.

Kemudian, kurangnya fasilitas mulai dari irigasi, peralatan pertanian, penyuluh pertanian lapangan (PPL), infrastruktur dan akses yang tidak memadai membuat hasil produksi pangan di Kaltim berkurang.

Politikus PDI-P ini tidak mengelak ketika disinggung bahwa lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai pertambangan bertebaran di Benua Etam. “Lalu bagaimana upaya pencegahannya, pemerintah dan aparat penegak hukum saja yang dapat menindaklanjuti. Dewan hanya bisa menganalisa dan mengkritik tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi, karena yang punya kewenangan hanya eksekutif dan yudikatif,” jelasnya.

Samsun sangat mendukung dan antusias sekali terhadap perkembangan pangan di Kaltim, karena kebutuhan orang banyak merupakan hal vital yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. “Seperti saat ini, apabila terjadi pandemi jika mau lockdown malah nggak bisa karena pangan masih bergantung daerah lain. Kalau pasokan tercukupi, mau lockdown berapa hari pun tidak masalah,” terangnya.

Manusia bergantung pada pasokan pangan yang diproduksi oleh para petani, maka ia berharap masyarakat luas dapat menghargai pahlawan pangan tersebut. “Mulai dari bangun lalu tidur, dan bangun lagi itu kita bergantung dengan produk pertanian. Petani adalah pahlawan pangan dan mereka berjasa,” tegasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Wakil Rakyat Kubar Berkunjung Ke Karang Paci
admin 21 Januari 2022
0
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pembahasan bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Kubar diruang rapat gedung E lantai 1, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin Ridwai selaku Ketua DPRD Kubar diterima langsung Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Tenaga Ahli Eko Priyo Utomo dan beberapa pejabat struktural. Dikatakan Ridwai, banyak kegiatan yang belum terakomodir di APBD Kabupaten. Kubar masih memiliki persoalan terkait infrastruktur jalan dan ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi. Belum lagi dengan kelanjutan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal jembatan di sungai Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. “Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter lebih yang mangkrak sejak 2015 itu terus menjadi perbincangan warga Kubar,” ujar Ridwai. Menanggapi hal tesebut, Ekti Imanuel mengatakan, terkait proyek jalan Samarinda – Kubar, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pusat. Di tahun 2021 sebenarnya anggaran sudah masuk. Ada tiga segmen MYC yaitu dari simpang Kota Bangun – Resak, kemudian Resak – Damai dan dari simpang Kalteng dan arah perbatasan. “Dan memang yang tidak jalan samasekali ya segmen Kota bangun ini, dan ini sudah banyak disuarakan. Dan informasinya kontraktor yang mengerjakannya adalalah kontarktor dari luar pulau sehingga mereka kurang memahami medannya,” ungkap Ekti. Kemudian terkait dengan jembatan ATJ, lanjut Ekti, ada kesulitan untuk diambil alih dikarenakan dari tempat induknya di Kubar tidak dijalankan. Proses bankeu provinsi tidak mengatur apakah kewenangan provinsi, kewenangan pusat atau kewenangan daerah, namun sertifikat ada sehingga bantuan bisa masuk. “harapan kita, melalui anggota DPRD Kubar bisa mendorong pemkab Kubar menyelesaikan kasus mereka. Karena secara kepatutan kita menghargai pemkab kenapa belum dilaksanakan,” tandasnya. (adv/hms8)