Muhammad Samsun Gelar Sosialisasi Perda Pajak Daerah

Jumat, 5 Maret 2021 607
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat memberikan pemahaman mengenai Pajak Daerah
KUKAR. Politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun, Jumat (5/3) melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor I Tahun 2011 tentang  Pajak Daerah.

Sosialisasi tersebut menurut wakil rakyat yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim merupakan salah satu strategi yang di jalankan guna mengoptimalkan penerimaan pajak,  selain itu juga untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung BPU Kecamatan Samboja,  Kabupaten Kutai Kartanegara itu mengundang sejumlah elemen penting di masyarakat. "Mengingat kemampuan fiskal daerah merupakan komponen penting dan mendasar dalam menentukkan kualitas pembangunan daerah yang direncakan pemerintah bersama DPRD. Maka sosialisasi merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mengupdate pengetahuan dan pemahaman terhadap perda yang berlaku khususnya terkait pajak, seperti yang disosialisasikan hari ini, " urai Samsun.

Ia menambahkan,  berdasarkan struktur APBD Kaltim yang terlihat,  penerimaan yang bersumber dari pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial bagi Pemprov Kaltim. Yakni mampu berkontribus sekitar 78% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 39% terhadap APBD.

Selain itu,  sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Kaltim. Hal ini juga menjadi tanggung jawab dewan untuk dioptimalkan. Ia juga menambahkan, Sosialisasi Perda yang merupakan agenda rutin yang baru dijalankan oleh DPRD Kaltim.

"Sosialisasi perda ini akan digelar lagi kedepan, setiap bulan. Berikutnya kami akan mensosialisasikkan peraturan daerah terkait penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling atau aktivitas batu bara yang seringkali menjadi polemik tersendiri," ungkap Samsun dalam acara sosialisasi yang dihadiri Mulia Pardosi dari UPTD PDRB Kasi Pendapatan dan Penerimaan Daerah Bapenda Kukar dan Camat Samboja Ahmad Nurkhalis.  (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks